Tinta Media – Sebuah wacana bergulir dari koridor kementerian bahwa program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri akan ditutup. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, menyatakan pihaknya berharap ada kerelaan dari para rektor untuk menyesuaikan keberadaan program studi dengan tuntutan dunia kerja masa depan (Antaranews, 29/4/2026). Wacana ini langsung memantik perdebatan; sebagian rektor menolak, sebagian memilih jalan tengah, dan lainnya membuka diri. Namun, di balik riuh itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Untuk apa sebenarnya pendidikan tinggi itu ada?
Rektor UMM dan Unisma dengan tegas menolak penutupan program studi yang tidak sesuai pasar dengan alasan kampus bukanlah pabrik pekerja (Suara Malang, 2026). Rektor UIN Malang pun senada. Ia berpendapat bahwa prodi yang sepi peminat tidak harus ditutup, melainkan perlu reposisi fokus keilmuannya agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri keilmuan (CNN Indonesia). Sementara itu, Rektor UNS menegaskan bahwa mekanisme buka-tutup prodi adalah kewenangan perguruan tinggi itu sendiri melalui proses berlapis yang mempertimbangkan aspek akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga keunikan institusi (Antaranews).
Respons beragam itu mencerminkan satu kegelisahan bersama mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi hari ini yang semakin terasa bukan lahir dari visi yang utuh, melainkan dari tekanan kepentingan yang saling bersaing. Liberalisme-sekular yang menjadi fondasi sistem pendidikan saat ini mendorong perguruan tinggi untuk tunduk pada logika pasar. Ilmu pengetahuan dinilai dari seberapa laku lulusannya diserap industri, bukan dari seberapa dalam ilmu tersebut membentuk manusia yang memahami dirinya, masyarakatnya, dan Tuhannya.
Akibatnya, negara pun lepas tangan. Alih-alih memimpin dengan visi yang jelas tentang SDM yang dibutuhkan untuk melayani rakyat, kebijakan yang diambil lebih merupakan reaksi terhadap tekanan dunia usaha dan kompetisi global. Pertumbuhan ekonomi menjadi kiblat, sedangkan pertanyaan tentang untuk siapa pertumbuhan itu tidak pernah benar-benar dijawab.
Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar. Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar instrumen ekonomi. Pendidikan adalah amanah negara untuk melahirkan manusia yang berilmu, bertakwa, dan mampu mengemban peran kepemimpinan di muka bumi. Karena itu, negaralah yang seharusnya menentukan jenis keahlian apa yang dibutuhkan, bukan berdasarkan permintaan pasar, melainkan berdasarkan kebutuhan riil dalam melayani urusan seluruh rakyat, mulai dari petani, guru, dokter, hingga ulama dan hakim.
Dalam sistem Islam, pendidikan tinggi adalah tanggung jawab langsung negara. Negara yang menentukan visi dan misi pendidikan, menyusun kurikulum yang berpijak pada akidah Islam, serta menjamin seluruh pembiayaan, mulai dari SDM pengajar hingga sarana dan prasarana. Tidak ada kampus yang harus berlomba mencari dana dari industri demi bertahan hidup karena negara telah mengambil alih peran itu sepenuhnya.
Lebih dari itu, negara dalam Islam berdiri mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi. Negara tidak mudah goyah oleh tekanan pasar global, agenda liberalisasi pendidikan dari lembaga internasional, maupun kepentingan korporasi dalam negeri. Basisnya adalah syariat, sumber yang tidak berubah mengikuti tren dan tidak berganti arah mengikuti siapa yang berkuasa.
Kampus memang perlu relevan, tetapi relevan dengan kebutuhan manusia seutuhnya, bukan hanya kebutuhan industri. Selama negara menyerahkan arah pendidikan kepada mekanisme pasar, maka kampus akan terus berubah menjadi bengkel yang mencetak pekerja, bukan membentuk peradaban.
Oleh: Basundari
Sahabat Tinta Media
Views: 18
