Tinta Media – Di tengah gelombang manusia yang menyatu di padang Arafah, terbitlah gambaran agung tentang kemanusiaan yang menanggalkan sekat-sekat duniawi. Setiap musim haji, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru bumi datang menyusuri jejak Nabi Ibrahim a.s.. Di sini, mereka berdiri bersama dalam kesetaraan total, mengenakan pakaian ihram yang serba putih yang meniadakan semua sekat seperti ras, bangsa, kelas sosial, bahkan mazhab. Fenomena ini menjadi simbol paling nyata dari persatuan umat Islam, yaitu sebuah miniatur dunia ideal yang menyatukan dua miliar muslim dalam satu suara: “Labbaikallahumma labbaik.”
Selepas musim haji dan jemaah kembali ke tanah air masing-masing, realitas kehidupan pun menunjukkan wajah aslinya. Umat kembali pada sekat-sekat yang sempit, nasionalisme, konflik mazhab, kepentingan politik, dan perbedaan penafsiran agama. Tahun ini, Idul Adha pun dirayakan tidak serentak, meski jelas-jelas berhubungan langsung dengan wukuf di Arafah. Arab Saudi menetapkan hari raya Idul Adha pada 6 Juni 2025. Muhammadiyah ikut pada tanggal itu berdasarkan hisab, begitu juga dengan Pemerintah RI dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun , beberapa negara di Afrika Barat seperti Maroko dan Mauritania, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, India, Pakistan, dan Bangladesh justru merayakan Idul Adha pada tanggal 7 Juni 2925 (detikhikmah, 07/06/2025).
Sekali lagi, umat menunjukkan wajah yang terbelah dalam perkara yang seharusnya menyatukan. Hal ini juga mengundang pertanyaan mendasar, bagaimana bisa umat yang katanya satu akidah, justru terpecah dalam hal yang seharusnya menyatukan?
Perbedaan metode penetapan ini sering dibela sebagai khilafiyah. Namun, dalam praktik sosial, perbedaan ini menimbulkan kebingungan, bahkan keresahan. Di satu masjid contohnya, bisa berbeda pelaksanaan salat Id. Apakah ini wajah umat yang katanya satu akidah? Jika simbol kesatuan seagung Idul Adha pun tak bisa diputuskan bersama, maka narasi persatuan umat patut dipertanyakan substansinya.
Hal ini bukan hanya sekadar persoalan metode hisab atau rukyat saja. Akan tetapi, menyentuh akar lebih dalam, yaitu hilangnya otoritas tunggal umat Islam dalam menetapkan keputusan. Dulu, pada masa kekhilafahan masih ada, satu keputusan khalifah mengikat seluruh dunia Islam. Kini, umat Islam terpecah lebih dari 50 negara dengan otoritas keagamaan masing-masing. Tidak ada institusi global yang bisa menyatukan keputusan, karena umat telah kehilangan satu institusi politik yang menyatukan, yaitu Khilafah Islamiah.
Hilangnya kekhilafahan saat ini membuat umat lemah secara geopolitik. Sumber daya besar yang dimiliki umat Islam, baik dari segi demografi, kekayaan alam, dan posisi strategis dunia, tidak mampu dikonsolidasikan untuk kemaslahatan bersama. Umat terjebak dalam konflik internal, sementara dunia di luar sana terus mengintervensi. Seperti halnya yang terjadi di Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur, hingga umat Islam di India, semuanya menjadi korban dari lemahnya kekuatan kolektif umat. Seruan persatuan yang sering digaungkan dalam khutbah dan seminar, nyaris tak punya dampak nyata.
Lebih parah lagi, banyak umat Islam yang memaknai ibadah hanya sebatas ritual saja. Haji, Idul Adha, dan kurban dipahami sebagai kewajiban pribadi, bukan cermin ketaatan total pada syariat Islam. Padahal, kisah Ibrahim dan Ismail bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang ketundukan tanpa syarat kepada Allah. Ketaatan itu seharusnya mendorong umat untuk menjadikan syariat sebagai dasar hidup, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Sayangnya, banyak negara muslim justru menjadikan sistem sekuler sebagai pondasi, dan syariat hanya sebagai pelengkap.
Sebagian umat bahkan merasa alergi terhadap wacana Khilafah, menyamakannya dengan ekstremisme. Padahal, Rasulullah sendiri mendirikan negara Islam di Madinah, dan para sahabat meneruskan sistem itu selama berabad-abad. Khilafah bukan fantasi sejarah, tetapi bagian integral dari warisan Islam. Justru karena kehilangan sistem ini, umat kini terpecah dan lemah.
Momen Idul Adha seharusnya bisa menjadi refleksi mendalam, bukan hanya perayaan kosong. Mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim a.s. seharusnya menggugah kita bertanya, sudahkah kita rela melepas ego dan kepentingan demi membangkitkan kejayaan umat yang lama terlelap? Sebab, persatuan sejati tidak lahir dari lantang kata-kata, melainkan dari kesungguhan tekad dan tindakan nyata yang melampaui sekadar wacana.
Persatuan umat tidak akan terwujud hanya dengan retorika. Ia butuh institusi, kepemimpinan dan sistem yang memayungi seluruh umat, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Dari Arafah ke dunia, umat Islam perlu menyusuri kembali jejak persatuan yang kini memudar. Persatuan bukan utopia. Ia pernah hidup. Ia bisa kembali, tetapi hanya jika kita mau kembali kepada Islam secara total, bukan sebagian.
Tentu tidak mudah mewujudkan cita-cita sebesar ini. Akan tetapi, sejarah Islam mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang konsisten. Dakwah yang sabar, pemahaman yang benar, dan kerja kolektif umat akan menjadi modal utama membangun kembali bangunan persatuan yang telah lama runtuh. Ini bukan semata amanah para ulama atau barisan aktivis, melainkan panggilan suci bagi setiap jiwa yang mengaku beriman dan sebuah tugas agung yang memanggil seluruh umat untuk bangkit dan bersatu.
Kini, saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita hanya menjadi penonton sejarah atau menjadi bagian dari generasi yang menghidupkan kembali semangat Arafah dalam dunia nyata? Persatuan itu tidak cukup dirindukan, ia harus diperjuangkan. Perjuangan itu dimulai hari ini, dari kesadaran setiap individu muslim untuk kembali hidup dengan Islam secara menyeluruh dalam ibadah, dalam masyarakat, dan dalam sistem kehidupan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dewi Kumala Tumanggor
(Aktivis Muslimah DIY)
Views: 19
