Tinta Media – Korupsi di negeri ini sudah menjadi fenomena yang menahun. Setiap kali publik berharap ada perbaikan, kenyataannya justru muncul kasus baru. Akibatnya, rakyat semakin lelah dan kehilangan kepercayaan. Uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan bersama justru raib, masuk ke kantong segelintir orang.
Dampaknya terasa nyata. Harga kebutuhan pokok semakin tinggi, pelayanan kesehatan tidak memadai, dan akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat. Sementara itu, mereka yang duduk di kursi kekuasaan hidup dalam kemewahan. Tidak jarang kasus yang menyeret pejabat malah berhenti di tengah jalan, seakan lenyap tanpa jejak. Bagi rakyat kecil, hal ini bukan sekadar kehilangan uang, melainkan juga kehilangan harapan.
Catatan Kelam Korupsi
Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam kasus korupsi. Publik tentu masih mengingat skandal perbankan, penyalahgunaan dana asuransi, hingga kasus besar di sektor energi dan tambang. Nilainya tidak main-main, ada yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Bahkan, kasus yang melibatkan perusahaan pelat merah dalam industri minyak dan gas disebut-sebut menelan kerugian hampir seribu triliun.
Bayangkan, dengan uang sebanyak itu, negara seharusnya bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur dasar untuk rakyat. Akan tetapi, realitas yang terjadi adalah rakyat dipaksa membayar mahal BBM, listrik, dan berbagai kebutuhan lain. Sementara itu, kasusnya kerap meredup dan pelakunya jarang benar-benar dijatuhi hukuman setimpal.
Baru-baru ini, publik kembali diguncang berita penetapan tersangka seorang wakil menteri. Ia terjerat kasus pungutan liar terkait sertifikasi keselamatan kerja. Biaya resmi yang hanya ratusan ribu rupiah dilambungkan hingga jutaan, dengan total kerugian mencapai puluhan miliar. Mirisnya, setelah ditahan pun, sang pejabat masih berharap mendapat pengampunan dari presiden. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan masalah individu, tetapi sudah menjadi budaya di tubuh birokrasi.
Kenapa Korupsi Selalu Terulang?
Fenomena berulangnya kasus korupsi menunjukkan ada masalah mendasar yang belum terselesaikan. Ada beberapa penyebab utama:
1. Sistem hukum yang bisa dinegosiasikan. Proses hukum korupsi kerap memakan waktu bertahun-tahun, memberi peluang terjadinya transaksi gelap.
2. Sanksi yang tidak menakutkan. Banyak koruptor yang hanya mendapat hukuman ringan, bahkan bisa keluar lebih cepat.
3. Budaya politik yang rusak. Bukan rahasia, banyak kepala daerah ikut terseret kasus serupa.
4. Sistem demokrasi-kapitalisme. Dalam sistem ini, jabatan sering dipandang sebagai ladang bisnis. Pemilik modal dapat memengaruhi kebijakan demi keuntungan pribadi.
Penyebab Struktural, yaitu:
1. Sekularisme. Agama dipisahkan dari politik sehingga keputusan negara didasarkan pada kepentingan, bukan pada syariat.
2. Ambisi kekuasaan. Jabatan dianggap sebagai investasi yang harus balik modal, bukan amanah.
3. Hukuman lemah. Berbeda dengan Islam yang menghukum tegas pelaku _ghulul_ (korupsi), sistem sekarang sering memberi celah bagi koruptor untuk lolos.
4. Nepotisme. Jaringan politik yang kuat membuat pejabat saling melindungi.
Islam Kaffah sebagai Solusi
Islam menawarkan solusi menyeluruh yang berbeda dengan demokrasi-kapitalisme. Dalam sistem Khilafah, kepemimpinan adalah amanah, bukan jalan mencari kekayaan. Khalifah wajib menegakkan syariat Allah, bukan hukum buatan manusia yang penuh kompromi.
Beberapa pilar penting sistem antikorupsi dalam Islam, antara lain:
1. Pemimpin yang amanah. Khalifah dipilih karena ketakwaannya, bukan modal materi.
2. Hukum yang tegas. Koruptor tidak diberi ruang negosiasi. Hukuman dijatuhkan sesuai syariat, hingga hukuman mati bila korupsi merusak kemaslahatan umat secara luas.
3. Ekonomi syariah. Negara melarang praktik riba, monopoli, dan oligarki. Sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
4. Kontrol umat. Masyarakat diberi kewajiban untuk menegur penguasa yang zalim melalui amar makruf nahi mungkar.
5. Budaya takwa. Individu dibangun dengan kesadaran iman, bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Penutup
Demonstrasi besar Agustus 2025 hanyalah tanda bahwa rakyat sudah muak dengan sistem bobrok. Selama solusi masih berada dalam lingkaran demokrasi dan kapitalisme, hasilnya akan nihil. Korupsi, ketidakadilan, dan kezaliman akan terus berulang.
Islam kaffah melalui Khilafah menawarkan jalan keluar yang komprehensif. Dalam sejarah, sistem ini terbukti mampu menghadirkan pemimpin yang amanah dan menutup celah korupsi. Kisah Khalifah Umar bin Khaththab yang menangisi seekor keledai karena jalan rusak menjadi teladan betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin.
Kini, kita harus bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kita bertahan dengan sistem yang terbukti gagal? Bukankah sudah saatnya merindukan kepemimpinan yang benar-benar adil, amanah, serta takut kepada Allah? Wallahualam bissawab.
Oleh: Nys. Rafika Yuanita, A.Md.,
Sahabat Tinta Media
Views: 97
