Tinta Media – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh) sejak awal bukan cari untung tapi investasi sosial jangka panjang salah konteks.
“Pernyataan ini kelihatan benar tapi konteksnya salah,” kritiknya dalam unggahan video bertajuk Ribut Whoosh, Jokowi: Investasi Sosial, Rakyat: Tanggung Jawab Dong! Rabu (29/10/2025) di akun TikTok agung.wisnuwardana.
Menurutnya, yang dipersoalkan publik bukan tujuan sosial tapi tata kelola proyek Whoosh. “Masalahnya bukan di ide kereta cepat tapi bagaimana proyek ini dijalankan. Sebab penuh kejanggalan dari awal sampai seterusnya,” ujarnya.
Awalnya, jelasnya, proyek Whoosh murni dijadikan B2B (business to business) antara Indonesia dan Cina tanpa beban APBN. Tapi, faktanya justru minta suntikan dana negara, bahkan bikin BUMN terlilit hutang.
Jelas, tegasnya, persoalannya terletak pada tata kelola yang buruk dan keputusan politik yang tidak rasional.
“Dulu, Jepang menawarkan proyek lebih mudah dengan bunga lebih rendah. Tapi pemerintah justru memilih Cina yang biaya lebih tinggi dan pinjaman lebih berat. Hasilnya, cost overrun atau pembengkakan biaya besar, beban BUMN meningkat dan publik yang menanggung,” bebernya.
Menariknya, lanjutnya, yang mengubah arah kebijakan juga Pak Jokowi sendiri melalui Perpres no. 93/2021. “Perubahan dari skema bisnis berubah menjadi beban publik. Jadi, wajar kalau publik bertanya, kenapa biaya Whoosh jauh lebih mahal dari negara lain, bahkan dengan Cina sendiri,” cetusnya
Menurutnya, ini bukan soal Whoosh untuk rakyat, seperti klaim investasi sosial. “Masalahnya siapa yang bertanggung jawab atas tata kelola yang buruk dari awal dan dugaan mark up serta korupsi ini,” tandasnya. [] Novita Ratnasari
Views: 49
