Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammmad Ismail Yusanto (UIY) menanggapi aksi demo yang menghasilkan tuntunan 17+8.
“Sebagiannya mungkin sudah mencerminkan (tuntutan rakyat) tapi sebagiannya lagi belum. Ada beberapa hal yang mesti disorot dari aksi yang terjadi kemarin,” ucapnya dalam Diskusi Online Media Umat: Demo Anarkis dan Reshuffle, Kenapa? Di kanal Youtube Media Umat Channel, Ahad (14/9/2025).
Pertama, ini sebagai bukti dari kebusukan sistem sekuler, baik secara politik, ekonomi, maupun pemerintahan. Menurut UIY ini bukan soal teknis, soal politis belaka tetapi juga soal ideologis. “Sekarang kita berada pada situasi di mana sudah terbukti secara jelas sosialisme-komunisme sudah hancur ditinggalkan pemeluknya dan negara yang konsisten mengikuti sosialisme kan tinggal dua, Kuba dan Korea Utara. Sedangkan Cina yang semula komunis pun ekonominya sudah kapitalis, kan itu,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa kapitalisme juga semakin menampakkan kerusakan. “Di berbagai negara sudah timbul banyak masalah-masalah dan masalah-masalah itu masalah-masalah organik yang tak mudah diselesaikan. Kerusakan sumber daya manusia, disorientasi, keengganan mereka menikah, tidak punya anak, dan sebagainya,” sambungnya.
Kedua, ini semua juga bukti kebobrokan sistem demokrasi yang diteorikan sebagai sistem yang paling bisa menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat tapi dalam faktanya justru dimanfaatkan sebagai alat untuk legitimasi keinginan jahat para elite. “Lahirnya revisi undang-undang KPK ini. Bagaimana bisa, lah wong ini semangatnya memberantas korupsi, ini undang-undang yang menjadi payung dari berdirinya lembaga yang dulu sangat didambakan akan menjadi ujung tombak memberantas korupsi malah direvisi, dimandulkan,” sesalnya.
“Undang-undang Cipta kerja, undang-undang IKN, semua sekarang menyesal tapi nasi sudah jadi bubur. Kenapa dulu dibuat undang-undang Cipta kerja begitu ngebut? Di Eropa dan di Amerika itu memang ada Omnibus Law, tapi mereka perlu waktu sampai 5 atau 10 tahun untuk menyelesaikan. Ini 3 bulan loh, 100 hari undang-undang Cipta Kerja selesai menghimpun 82 undang-undang. UU IKN, UU Minerba, begitu juga perubahan undang-undang syarat cawapres dan sebagainya,” sambungnya.
“Itu demi siapa? Kenapa itu semua disahkan oleh mereka yang menamakan diri wakil rakyat itu,” tanyanya.
Ketiga, ini semua bukti bahwa jargon perjuangan demi rakyat yang acap dilontar oleh para politikus termasuk para pejabat di antaranya yang sebelumnya teriak paling NKRI segala macam ternyata tak lebih itu semua kedok saja dari kehendak sesungguhnya yakni memperkaya diri dengan cara korupsi, termasuk dari dana haji.
Ini miris sekali loh, katanya, kalau ada bagian dari negara ini yang dianggap paling tahu Tuhan, paling dekat mestinya dengan Tuhan, karena paling tahu aturan Tuhan, itu Kementerian Agama, lah ini sektor ibadah saja diembat.
“Akhirnya orang kan jadi skeptis terhadap agama. Alah, lu bicara-bicara agama, itu lihat Menteri Agama kayak begitu, kita mau bilang apa coba?” bebernya.
Terakhir, ada beberapa pejabat yang berniat baik dan bertindak lurus tapi dalam sistem yang sekuler yang busuk seperti ini para pejabat cepat atau lambat akhirnya terlempar.
Menurut UIY, ini hal yang juga menjadi penting sekali untuk umat Islam perhatikan, sebab kalau itu terjadi, maka di tengah-tengah kepemimpinan ini berkumpul mereka-mereka yang busuk, sementara itu yang nggak busuk tersingkir.
“Nah ini berbahaya sekali. Sebab kalau sudah kayak begitu negara ini mengarah pada jurang kehancuran,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Views: 41
