Melihat Konflik Sudan

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Tinta Media – Konflik di Sudan Akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, lebih dari puluhan ribu warga sipil terbunuh secara keji di tanah airnya sendiri. Di antaranya di Darfur, Kordofan dan Khartoum.

Bahkan lebih parah lagi konflik di Sudan yang di tengarai oleh dua jenderal yakni, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pimpinan Angkatan Resmi Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces / SAF) dengan Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemedti) pimpinan dari milisi Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces / RSF). Lebih mencengangkan lagi kedua jenderal tersebut adalah Muslim Sunni dan pernah bersekutu untuk menjatuhkan rezim Omar Al Bashir di tahun 2019. Namun mereka bertikai karena perebutan kekuasaan.

Kronologi Konflik 2019-2025

Konflik berawal di bulan April 2019, rezim diktator Sudan Omar Al Bashir digulingkan oleh militer setelah 30 tahun berkuasa, menyusul aksi protes rakyat besar-besaran untuk menuntut rezim. Dan mulai terbentuklah pemerintahan transisi hasil kesepakatan antara militer dan sipil. Dari militer dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (militer) dan Hemedti (wakilnya dari RSF), sedangkan dari sipil dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Namun hubungannya kandas dan sering tegang antara sipil dan militer, terutama karena RSF dan militer masih memiliki kekuasaan besar dan sumber ekonomi sendiri.

Hingga masuk Oktober 2021, militer di bawah Burhan dan Hemedti melakukan kudeta, menggulingkan PM Abdalla Hamdok. Pemerintahan sipil dibubarkan, dan protes besar kembali pecah di seluruh kota-kota di Sudan. Dan Sudan benar-benar dalam keadaan kekacauan hingga awal tahun 2023.

Pada bulan April 2023, karena dari RSF menolak untuk penggabungan kedalam militer nasional, karena takut kehilangan otonomi dan sumber daya, akhirnya pecah konflik antara Al Burhan (SAF) dengan Hemedti (RSF) untuk memperebutkan kekuasaan. Bentrokan terbesar pecah di Khartoum hingga meluas ke Darfour, Kordofan, dan wilayah-wilayah lain.

Khartoum hancur total warga sipil banyak terjebak di zona perang. Darfur Barat mengalami kekerasan etnis parah, bahkan disebut “genosida kedua di Darfur” oleh beberapa lembaga HAM. Lebih dari 10 juta orang mengungsi, dan ratusan ribu meninggal. Di tambah lagi bantuan kemanusiaan sulit masuk karena blokade dan pertempuran.

Masuk di awal tahun 2025, mediasi perdamaian yang di inisiasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Uni Afrika, dan Arab Saudi menemui kegagalan. Negosiasi baru di Mesir dan Chad masih berjalan lambat dan kondisi negara terpecah dua kekuasaan, ekonomi hancur, dan kelaparan meluas.

Hingga Oktober 2025, RSF menguasai El Fasher ibukota Darfur Utara dan melakukan pembunuhan massal dan kekerasan berbasis etnis.

Di Balik Jatuhnya El Fasher Ibukota Darfur Utara

El Fasher adalah kota terbesar dan terpenting di wilayah Darfur bagian utara, dan secara politik dianggap “jantung” wilayah Darfur. Jadi kalau El Fasher jatuh, artinya seluruh Darfur secara de facto sudah dikuasai.

El Fasher mempunyai letak geografis sangat strategis, di tengah-tengah lima provinsi Darfur. Dari El Fasher bisa mengontrol akses ke Sudan Tengah dan Khartoum (ibukota). Ditambah lagi El Fasher adalah jalur perdagangan dan suplai menuju Chad, Libya, dan Afrika Tengah. Artinya, siapa yang kuasai El Fasher bisa atur seluruh lalu lintas logistik dan ekonomi di Darfur.

Wilayah Darfur, termasuk sekitar El Fasher akan kaya emas, ternak, dan lahan subur. Karena alasan inilah konflik selalu terjadi di daerah Darfur khususnya di El Fasher. Maka tak heran SAF mempertahankan secara penuh daerah tersebut bahkan selama setahun hingga akhirnya jatuh ditangan RSF.

Namun ada kejanggalan terkait jatuhnya El Fasher tersebut. Meski terkepung oleh pasukan RSF selama setahun, dan pasukan SAF dengan gigihnya mempertahankan wilayah El Fasher. Aneh sekali tiba-tiba pasukan pemerintah SAF yang dipimpin Jenderal Al Burhan menarik diri dan menyerahkan kota itu. Seolah-olah pasukan pemerintah SAF membiarkan kota itu jatuh.

Adapun bukti-buktinya, pertama ketika RSF mengepung kota El Fasher selama setahun tanpa persenjataan canggih dengan melawan unit-unit militer SAF. Namun, secara tiba-tiba panglima militer SAF Abdel Fattah al-Burhan menyerahkan kota tersebut kepada Panglima milisi pemberontak RSF Hamdan Daqalo (Hemedti) dengan proses penyerahan yang jelas tanpa ambigu.

Meskipun dari pihak SAF Abdel Fattah al-Burhan menilai alasannya disebabkan penghancuran sistematis yang dideritanya dan bertekad ke depan akan menuntut balas atas para syuhada (al-Jazeera.net, 27/10/2025). Dalam pemberitaan lain alasan SAF mengosongkan atau meninggalkan El Fasher karena sebab-sebab taktikal. (al-Jazeera.net, 27/10/2025).

Namun, pernyataan-pernyataan dari pihak Abdel Fattah al-Burhan dan sumber-sumber militer secara jelas dan langsung mengatakan bahwa Militer Sudan sendiri yang meninggalkan kota El Fasher, bukan karena direbut paksa oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Bukti yang kedua, panglima militer SAF Abdel Fattah al-Burhan sengaja tidak mengirim bantuan senjata atau logistik ke pasukan mereka di kota El Fasher selama setahun. Akibatnya, pasukan di sana terus bertahan dalam kepungan dengan perlengkapan seadanya. Padahal, militer SAF sebenarnya bisa saja mengirim bala bantuan dari wilayah lain yang mereka kuasai, tapi tidak dilakukan. Artinya, mereka seperti membiarkan pasukan SAF di El Fasher kalah secara perlahan oleh pasukan RSF.

Bukti yang ketiga, dari hasil pemberitaan resmi baik Al Jazeeraa maupun Al ‘Arabiya, diketahui bahwa saat pasukan pemberontak RSF dipimpin oleh Hemedti mulai mengambil alih kota El Fasher, pada waktu yang sama Amerika Serikat (AS) sedang memfasilitasi pembicaraan antara dua pihak yang bertikai di Sudan, yaitu pihak pemerintah Abdel Fattah al-Burhan SAF dan pihak Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Walaupun Dewan Kedaulatan Sudan membantah adanya perundingan langsung dengan kelompok Hemedti di Washington, ternyata Menteri Luar Negeri Sudan, Muhyiddin Salim, memang sedang berada di Amerika dalam kunjungan resmi untuk membahas upaya penghentian perang.

Informasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kunjungan Menteri Sudan itu dilakukan atas undangan resmi pemerintah Amerika. Di sana, ia bertemu dengan pejabat tinggi Amerika, termasuk penasihat senior Presiden Donald Trump, Massad Boulos, serta sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara Arab. Dalam waktu yang sama, pejabat Amerika juga mengumumkan akan ada pertemuan “Kuartet” yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, bersama perwakilan dari Militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat untuk membahas gencatan senjata kemanusiaan. (al-‘Arabiya, 24/10/2025).

Kesamaan waktu antara pertemuan di Washington dan jatuhnya kota El Fasher bukanlah kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menyerahkan kota strategis itu kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kemungkinan besar dibuat di Washington. Setelah keputusan diambil, kedua pihak di Sudan — baik militer SAF maupun pasukan SRF — segera menjalankan kesepakatan tersebut di lapangan, dan hasilnya terlihat hanya dalam dua sampai tiga hari kemudian ketika kota El Fasher benar-benar jatuh.

Peran Amerika Serikat

Amerika Serikat diduga memainkan peran besar dalam konflik di Sudan. Negara itu menggunakan para agen dan pihak-pihak yang berpihak padanya di Sudan untuk menjalankan kepentingannya. Semua itu dilakukan secara terbuka, bukan diam-diam.

Dua tokoh utama dalam konflik ini, yaitu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari SAF dan Hemedti dari RSF, sebenarnya sama-sama menjadi alat bagi kepentingan Amerika Serikat. Mereka berperang bukan demi rakyat Sudan, tapi demi kepentingan asing yang ingin mengatur arah politik dan wilayah negara itu.

Akibat perang ini, ribuan rakyat Sudan menjadi korban. Namun di balik itu, Amerika dianggap sedang berusaha mengulangi skenario lama, yaitu membagi wilayah Sudan seperti ketika Sudan Selatan dulu dipisahkan dari Sudan pada tahun 2011.

Sekarang, Amerika Serikat tengah berusaha memisahkan wilayah Darfur dari Sudan. Ini dilakukan dengan mengatur dua kekuatan: Militer Sudan atau SAF yang dikendalikan Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Hemedti.

Strateginya adalah membuat Militer Sudan (SAF) sibuk di wilayah lain, sementara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) fokus menguasai Darfur. Dengan begitu, Darfur bisa lepas dari kendali pemerintah pusat tanpa perlawanan yang kuat.

Bahkan ketika sebagian prajurit SAF yang setia berusaha mempertahankan Darfur, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) melancarkan serangan di daerah lain terutama di Sudan bagian timur, agar perhatian Militer terpecah. Taktik ini membuat Militer kesulitan mempertahankan semua wilayah sekaligus.

Pasukan Dukungan Cepat (RSF) juga menggunakan teknologi militer seperti pesawat tak berawak (drone) untuk memperkuat serangan mereka. Tujuannya agar wilayah Darfur bisa sepenuhnya mereka kuasai tanpa banyak perlawanan dari pasukan pemerintah.

Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, para pengamat sudah memperingatkan bahwa konflik Sudan bukan sekadar perang internal, melainkan bagian dari rencana besar yang diatur oleh kekuatan asing, terutama Amerika. Bahkan sudah disebut sejak awal 2025 bahwa pemerintahan Trump mengarahkan strategi ini.

Rencana itu adalah membagi Sudan menjadi dua entitas: satu dikuasai oleh al-Burhan (wilayah tengah dan timur), dan satu lagi oleh Hemedti (Darfur di barat). Dengan begitu, Sudan akan terbagi seperti dulu ketika Sudan Selatan lepas — sesuai kepentingan Amerika di wilayah tersebut.

Kesimpulannya, konflik di Sudan bukan hanya soal perebutan kekuasaan dalam negeri, tapi juga bagian dari permainan geopolitik besar. Jika rencana ini berhasil, Sudan bisa kembali terpecah, dan rakyatnya akan kembali menderita. Karena itu, umat dan rakyat Sudan perlu menyadari hal ini dan tidak membiarkan sejarah kelam pemisahan Sudan Selatan terulang lagi di Darfur.[]

Sumber: