Tinta Media – Sudan adalah satu dari sekian banyak negeri muslim yang saat ini berdarah, namun tragisnya nyaris terlupakan. Sorotan dunia terpusat pada Gaza, Suriah, Yaman, dan Rohingya, sementara Sudan menderita dalam sepi. Kota-kotanya luluh lantak, jutaan warganya terpaksa meninggalkan rumah, dan masa depan generasi mudanya seakan dirampas oleh konflik yang tidak kunjung menemukan ujung. Di layar-layar televisi, Sudan hanya muncul sekilas. Namun di tanahnya, setiap hari ada air mata, darah, dan kehilangan yang tak tertanggungkan.
Pertanyaannya, Mengapa derita ini tak kunjung usai? Mengapa umat Islam selalu menjadi pihak yang paling menderita, bahkan di tanah mereka sendiri yang mayoritas muslim?
Luka Sudan
Perang pecah pada April 2023 antara dua kekuatan. Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Kedua kelompok ini sama-sama berasal dari militer, namun berebut kendali atas negara pasca kudeta dan pergantian kekuasaan yang berulang-ulang. Konflik antara mereka bukan konflik ideologi, bukan pula perjuangan pembebasan rakyat. Ini adalah persaingan perebutan kekuasaan, dengan rakyat sebagai korban terbesar.
Akibat perang ini, lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi, menjadikan Sudan krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini. 70 persen rumah sakit di wilayah konflik hancur atau tidak berfungsi. Kekerasan, pemerkosaan, penjarahan, dan pembantaian terjadi, terutama di wilayah Darfur. Anak-anak mengalami kelaparan akut, dan ratusan ribu berisiko meninggal karena krisis pangan. Infrastruktur vital seperti sekolah, pasar, jalan raya, dan tempat ibadah musnah atau terbengkalai.
Namun lebih menyedihkan dari itu adalah ketidakjelasan masa depan. Tidak ada proses perdamaian yang benar-benar jujur dan adil. Perundingan justru digerakkan oleh kepentingan negara-negara asing yang memiliki kepentingan ekonomi dan militer di kawasan tersebut.
Rakyat Sudan seakan hidup di tengah medan perebutan pengaruh global, bukan di negeri mereka sendiri.
Bukan Sekadar Konflik Militer
Mudah menyimpulkan bahwa akar persoalan Sudan adalah konflik antara dua jenderal. Namun sesungguhnya masalahnya jauh lebih dalam yakni sistem politik yang berdiri di atas asas sekularisme.
Sudan, sejak jatuhnya kekuasaan kolonial Inggris-Mesir, tidak pernah benar-benar membangun struktur pemerintahan yang berpijak pada identitas umat Islam sebagai mayoritas.
Negeri itu terus berada dalam pola kudeta militer berulang. Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kompromi kepentingan kelompok. Campur tangan negara asing yang besar dalam ekonomi dan politik.
Selain itu, Sudan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama cadangan emas dalam jumlah besar, serta posisi strategis dekat Laut Merah. Kondisi ini membuat Sudan menjadi incaran pengaruh asing. Negara-negara besar tidak menginginkan Sudan stabil. Karena jika stabil dan bersatu, Sudan dapat menjadi kekuatan regional penting.
Dengan kata lain, ketidakstabilan Sudan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga konsekuensi dari pertarungan geopolitik global.
Namun semua itu tidak akan terjadi jika umat Islam memiliki satu kepemimpinan yang kuat dan bersandar pada syariat Allah, bukan ambisi manusia.
Umat Islam Selalu Jadi Korban
Mengapa umat Islam selalu menjadi korban? Pertanyaan ini menyentuh inti persoalan. Umat Islam menderita bukan karena mereka lemah sebagai individu. Tetapi karena mereka tidak memiliki struktur politik yang menyatukan. Selama umat Islam terpecah dalam negara-negara kecil yang rapuh, selama kepemimpinan mereka berbasis nasionalisme, sekularisme, dan kepentingan pragmatis, maka umat akan terus menjadi objek, bukan subjek peradaban.
Umat Islam kehilangan otoritas politik global. Tanpa kepemimpinan tunggal, suara umat tidak menentukan arah dunia. Umat Islam tunduk pada sistem warisan kolonial. Perbatasan Sudan, Mesir, Libya, Saudi, Suriah, sampai Indonesia adalah garis yang ditarik penjajah, bukan garis yang berasal dari identitas umat.
Sistem pemerintahan sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, nilai keadilan, kasih sayang, dan amanah tidak menjadi dasar kebijakan negara. Selama sistem yang digunakan adalah sistem buatan manusia yang rentan konflik dan mudah dipengaruhi kepentingan asing, maka tragedi seperti Sudan akan terus berulang, di tempat yang berbeda, dan mungkin dalam bentuk yang berbeda pula.
Khilafah Menyatukan Umat
Sejak Khilafah Islam runtuh pada 1924, dunia Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara dengan kebijakan berbeda dan kepentingan sempit. Perbatasan yang dibuat kolonial seolah menjadi pagar yang memisahkan jiwa satu umat menjadi puluhan identitas politik yang saling asing. Tanpa satu kepemimpinan yang mengayomi seluruh umat, darah Muslim tidak memiliki pelindung.
Khilafah bukan romantisme sejarah. Ia adalah struktur politik yang Allah perintahkan. Sistem yang menyatukan umat tanpa sekat negara bangsa. Menjadikan syariat sebagai landasan hukum dan arah pemerintahan. Mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Membentuk kekuatan militer tunggal yang menjadi pelindung umat, bukan pelindung kekuasaan.
Umat Islam tidak kekurangan kekayaan, jumlah penduduk, intelektual, ilmu pengetahuan, atau kekuatan militer. Yang hilang hanyalah satu kepemimpinan politik yang menyatukan semuanya.
Umat Harus Bangkit
Tragedi Sudan tidak akan berakhir jika hanya dihadapi dengan kesedihan dan donasi kemanusiaan. Luka umat adalah luka struktural. Maka solusinya juga harus struktural. Kita harus kembali pada sistem politik yang Allah turunkan sebagai rahmat.
Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah bukan sekadar peluang, tetapi keniscayaan sejarah umat. Khilafah pernah menyatukan berbagai suku, etnis, dan bangsa dalam ikatan akidah, bukan ikatan golongan. Mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan oligarki. Mengatur politik luar negeri berdasarkan kehormatan dan dakwah, bukan agresi atau penjajahan. Menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai hak seluruh warga.
Di bawah Khilafah, umat Islam pernah menguasai ilmu pengetahuan, perdagangan, militer, dan diplomasi internasional. Dunia menghormati umat Islam, bukan karena kekerasan, tetapi karena keadilan dan peradaban. Menghadirkan kembali sistem ini bukan berarti kembali ke masa lalu.
Ini tentang membangun masa depan yang berpijak pada prinsip yang terbukti mampu mempersatukan dan memuliakan manusia.
Pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri kita, bukan kepada dunia. Sampai kapan kita bertahan dengan sistem yang sama, yang telah berulang kali gagal melindungi umat?
Jika akar masalahnya adalah sistem, maka solusi juga harus menyentuh sistem.
Dan sistem itu bernama Khilafah. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyatukan. Bukan untuk menindas, tetapi menjaga dan memuliakan manusia. Bukan untuk kembali ke sejarah, tetapi untuk membuka kembali babak peradaban yang hilang.
Derita ini memiliki titik akhir. Umat hanya perlu memilih untuk bangkit.[] Achmad Mu’it
Views: 77
