Tinta Media – Banjir di DKI Jakarta masih terus meluas sejak Kamis (22/01/2026) hingga Jumat (23/01/2026) akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung lama. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa meluasnya titik banjir bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga durasi hujan yang panjang.
Untuk mengatasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya, antara lain:
Pertama, penambahan pompa air untuk mempercepat pengurangan genangan air.
Kedua, normalisasi sungai, seperti Kali Krukut dan Kali Ciliwung, untuk meningkatkan kapasitas tampung air.
Ketiga, modifikasi cuaca. Operasi ini diperpanjang hingga 27 Januari 2026 untuk mengurangi intensitas hujan.
Saat ini, sebanyak 125 rukun tetangga dan 14 ruas jalan di Jakarta terdampak banjir dengan ketinggian air berkisar antara 15–150 cm. BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghubungi layanan 112 apabila terjadi kondisi darurat (Kompas.com, 23/01/2026).
Persoalan banjir yang melanda negeri ini begitu serius dan sistematis. Keberadaan banjir seolah menjadi cerita yang tidak pernah luput setiap musim hujan tiba. Berbagai penelitian ilmiah dan diskusi telah dilakukan terkait aspek hidrologi, kehutanan, serta pentingnya pelestarian dan penataan ruang wilayah. Namun, semua upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan banjir karena dibangun di atas paradigma berpikir yang keliru. Pembangunan ala kapitalisme sekularisme justru menjadikan kompromi sebagai dasar kebijakan, bukan kebenaran, termasuk dalam solusi penanganan banjir.
Dampak lingkungan dipandang sebagai sesuatu yang mudah dimanipulasi dan diperdagangkan. Hutan dan lahan, yang seharusnya menjadi penopang utama pencegahan banjir, justru diperlakukan sebagai komoditas yang bebas dimiliki dan dimanfaatkan demi kepentingan siapa pun. Padahal, kerusakan akibat alih fungsi hutan yang masif telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak luas bagi masyarakat. Inilah buah dari sistem ideologi kapitalisme. Persoalan banjir akan terus terjadi selama penguasa tidak mengurus kepentingan publik dengan penerapan syariah, tetapi justru mengambil solusi dari hukum buatan manusia yang bersifat kapitalistik dan eksploitatif.
Sebagai seorang muslim, kita mengimani bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Swt. Ketika musibah datang, manusia diperintahkan untuk bersabar. Namun, sikap tersebut tidak cukup hanya dengan bersabar, melainkan juga menjadikan musibah sebagai sarana muhasabah. Perlu direnungkan apa yang telah dilakukan sehingga hujan, yang seharusnya menjadi rahmat, justru berubah menjadi bencana banjir.
Dalam sistem Islam, negara memiliki kebijakan yang canggih dan efisien untuk mengatasi banjir, mencakup langkah sebelum, saat, dan setelah banjir terjadi. Upaya pencegahan banjir antara lain sebagai berikut:
Pertama, banjir akibat keterbatasan daya serap tanah terhadap curahan air, baik karena hujan, gletser, rob, maupun faktor lainnya, ditangani dengan membangun bendungan yang mampu menampung aliran air sungai dan curah hujan. Negara juga akan memetakan wilayah rendah yang rawan genangan dan melarang pembangunan permukiman di daerah tersebut. Selain itu, negara membangun kanal, sungai buatan, serta sistem drainase untuk mencegah penumpukan volume air, termasuk membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu.
Kedua, dalam aspek regulasi, negara menetapkan kebijakan induk (master plan), syarat perizinan pembangunan, serta membentuk badan khusus penanganan bencana alam.
Ketiga, dalam penanganan korban bencana, negara bertindak cepat dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi bencana. Negara menyediakan kebutuhan korban dan mengerahkan para ulama untuk memberikan nasihat, menguatkan keimanan, serta membimbing agar korban tetap tabah, sabar, dan bertawakal kepada Allah Swt.
Keempat, negara wajib menyediakan stasiun klimatologi dan pos hidrologi dengan perangkat pendeteksi curah hujan dan debit air yang mutakhir, termasuk sarana _Automatic Water Level Recorder_ (AWLR), agar masyarakat memperoleh informasi potensi banjir secara akurat.
Sudah saatnya kaum muslim meninggalkan sistem sekuler yang hanya melahirkan kesengsaraan. Islam memiliki solusi menyeluruh untuk mengatasi banjir melalui institusi politik Khilafah Islamiah yang menerapkan kebijakan efektif dan efisien sebelum, saat, dan setelah banjir. Dengan penerapan kebijakan tersebut, insyaallah persoalan banjir dapat diatasi secara komprehensif. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini
Ibu Rumah Tangga
Views: 35
