Tinta Media – Jurnalis Senior Joko Prasetyo (Om Joy) menilai, pengadaan motor listrik sebesar Rp1,2 triliun dan kaos kaki Rp6,9 miliar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan yang salah prioritas.
Hal itu disampaikan dalam unggahan akun Facebook pribadinya berjudul: Motor Listrik Triliunan, Kaos Kaki Miliaran, Siapa Sebenarnya yang Diutamakan? Selasa (10/4/2026).
“Bukan karena motor dan perlengkapan kerja tidak boleh ada, tetapi karena proporsi dan urgensinya tidak sejalan dengan tujuan utama program yaitu memberi makan rakyat,” ulasnya.
Om Joy mengungkapkan bahwa motor listrik itu diperuntukkan bagi sekitar 21.800 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan total anggaran Rp1,2 triliun, rincinya, berarti nilai harganya sekitar Rp46–50 juta per unit motor (berdasarkan e-katalog).
“Pertanyaannya: Apakah semua membutuhkan kendaraan baru secara seragam? Apakah tidak ada opsi lebih efisien seperti subsidi transport?” Tanya Om Joy retoris.
Ketika jawabannya langsung “beli massal”, maka menurutnya ini bukan sekadar kebijakan operasional, tetapi sudah menjadi standardisasi mahal yang dipaksakan.
Om Joy juga mengkritisi pengadaan kaos kaki dengan anggaran Rp6,9 miliar untuk sekitar 17.000 pasang yang berarti sekitar Rp100.000 per pasang.
“Disebut sebagai perlengkapan kerja, namun hingga kini belum ada penjelasan rinci dan transparan yaitu siapa penerimanya secara spesifik, apa urgensi langsungnya terhadap layanan gizi, serta bagaimana dasar harga dan spesifikasinya,” ujarnya.
Om Joy lanjut menyampaikan bahwa yang dipersoalkan bukan keberadaannya, melainkan apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak atau sekadar pelengkap yang dibesarkan yang menurutnya terdapat kontradiksi yang terlihat terang.
“Jika operasional sudah dihitung per porsi, maka distribusi dan mobilitas seharusnya sudah tercakup. Lalu kenapa masih ada pengadaan besar di luar itu? Ini yang membuat kebijakan ini tampak tidak konsisten,” cetusnya.
Ia pun menegaskan, masalahnya bukan sekadar angka, tapi arah kebijakan. Sehingga jangan sampai yang utama justru tertinggal, sementara yang pendukung didorong ke depan.
“Rasulullah SAW bersabda bahwa Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya,” kutipnya menyampaikan hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Om Joy mengingakan, pertanggungjawaban itu bukan pada besarnya program, tetapi pada ketepatan dalam menempatkan prioritas. Mungkin di dunia ini bisa lolos, tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
“Memang, rakyat butuh makan. Itu tidak bisa ditawar. Namun jika diibaratkan antara ikan dan kail, MBG baru sebatas memberi ikan. Ikan (MBG) itu pun dibiayai dari uang rakyat sendiri, dengan total anggaran program yang sangat besar,” imbuhnya.
Padahal menurutnya, yang lebih dibutuhkan rakyat adalah kail agar setiap kepala rumah tangga mampu memberi makan seluruh tanggungannya. Bukan sekali sehari saja. Bukan pula yang hanya (masih) sekolah saja. Karena solusi sejati bukan sekadar memberi makan, melainkan memastikan rakyat mampu makan tanpa bergantung.
Om Joy pun menilai wajar ketika publik bertanya apakah ini sekadar kebijakan yang belum matang, atau ada ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan penyimpangan?
“Pertanyaan itu sah dan penting agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat. Benar-benar menyejahterakan rakyat. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi sebab pertanggungjawaban yang berat di akhirat,” tutupnya.[] Erlina
Views: 15
