Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng membenarkan pendapat sebagian ekonom yang mengatakan bahwa kekuasaan Indonesia ada di tangan oligarki keuangan.
”Ada pandangan para ekonom yang mengatakan bahwa kekuasaan Indonesia sekarang ada di tangan oligarki keuangan, bukan di tangan negara atau pemerintah. Pandangan ini benar adanya jika dilihat dari sisi penguasaan keuangan,” tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (9/12/2024).
Ia berargumen, kalau dibandingkan dengan swasta nasional secara keseluruhan, ukuran keuangan negara mungkin tidak sampai 10 persennya.
”Coba kita bandingkan saja dengan penerimaan satu sektor saja yakni pertambangan batu bara. Ukuran penerimaan dan juga pengeluaran negara Indonesia kalah dengan penerimaan sektor batu bara,” tandasnya.
Ia mencontohkan, tahun 2025 nanti ada sekitar 500 perusahaan batu bara Indonesia akan memproduksi batu bara sekitar satu miliar ton.
” Jika harga batu bara 150 dollar per ton maka penerimanya dapat mencapai Rp2.225 triliun. Bagaimana kalau harga batu bara 250 – 300 dolar per ton seperti yang terjadi pada tahun lalu, maka penerimaan sektor batu bara dapat mencapai 300 miliar dollar atau Rp4.650 triliun. Ini baru sektor batu bara, belum sektor tambang lainnya dan sektor perkebunan seperti sawit yang juga sangat besar,” ulasnya.
Ia lalu menyimpulkan, ditinjau dari sisi keuangan, sekarang ini negara dan pemerintah hanyalah sub ordinat terkecil dari Indonesia.
” Sebaliknya sektor swasta sekarang mengambil alih kekuasaan keuangan Indonesia, mengendalikannya, mengaturnya, memberikan pinjaman atau utang kepada negara dan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Views: 12
