Tinta Media – Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai pajak sangat membahayakan ekonomi.
“Daya beli rakyat terkuras melalui pajak, ini sangat membahayakan ekonomi karena harus menanggung beban langsung yang seharusnya tidak dibebankan kepada rakyat,” tuturnya kepada Tinta Media, Senin(16/12/2024).
Menurutnya, pajak punya watak kolonial karena mengeruk langsung dari kantong rakyat. “Salah satu pajak yang sangat menguras ini adalah pajak BBM,” jelasnya.
Ia mengungkap, pengumuman dalam website resmi Pertamina bahwa perusahaan ini membayar pajak tahun 2023 senilai Rp224,53 triliun. ”Ini luar biasa besar. Jika pajak ini seluruhnya menempel pada harga BBM maka dipastikan bahwa setiap liter BBM dibebani pajak sebesar Rp2.245,3 per liter,” ungkapnya.
Menurutnya ini menjadi masalah serius, karena dengan penjualan BBM 100 miliar liter maka setiap orang Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa mengonsumsi BBM setahun 370 liter per kapita per tahun atau sebanyak 1,015 liter per hari atau jika diuangkan maka sedikitnya Rp10.147 per hari.
”Skenario pemerintah menaikkan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka mengejar target belanja tahun 2025 tentu akan semakin meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan setiap liter BBM. Kebijakan ini akan mengakibatkan semakin tertekannya daya beli masyarakat. Padahal yang menjadi masalah terbesar masyarakat Indonesia sejak Covid-19 adalah daya beli yang jatuh,” ulasnya.
Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali semua pajak atas barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
”Harus ada skenario menghapuskan pajak untuk barang atau jasa yang merupakan hajat hidup rakyat banyak seperti BBM, listrik, transportasi logistik, bahan makanan pokok, yang jika rakyat tidak dapat memenuhinya maka keselamatan hidup menjadi taruhannya,” pungkasnya.[] Raras
Views: 11
