Tinta Media – Argumentasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)12% uangnya akan kembali lagi ke masyarakat diragukan oleh Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara.
“Jadi argumentasi kalau PPN naik uangnya akan kembali lagi ke masyarakat belum tentu, karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu dicampur semuanya. Jadi kita enggak bisa menelusuri,” ujarnya dalam program On Point with Adisty #3: PPN Seharusnya Diturunkan, Bukan Dinaikkan, Sabtu (30/11/2014) di kanal YouTube KOMPASTV VODCAST.
Yang jelas, Bhima melanjutkan, yang wajib dibayar oleh negara tahun depan dan jumlahnya sangat besar adalah soal utang.
“Kalau kita lihat struktur dari APBN (Indonesia tahun 2025), itu yang paling banyak akan mengeluarkan uang adalah untuk belanja bunga utang,” tandasnya.
Ia mengulas, sebenarnya alasan paling penting naiknya PPN 12% adalah membayar utang dahulu sebelum menyoal program bansos, subsidi, dan lain-lain.
“Utang yang sudah jatuh tempo tahun depan adalah 800 triliun. Bunga utangnya 550 triliun. Jadi 1.350 triliun untuk kewajiban utang. Nah itu pertama kali yang harus dilunasin,” tambahnya.
Setelah itu, kata Bhima, prioritas kedua adalah belanja rutin yang harus dibayar, seperti belanja pegawai dan barang dengan jumlah nomenklatur kementerian yang banyak.
“Nah baru (setelah itu) kita ngomongin yang program-program bansos, subsidi listrik, subsidi BBM, tapi itu nanti dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berargumentasi, manfaat penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan kembali ke masyarakat. Manfaat itu di antaranya berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN selama ini kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam pernyataannya, Senin (26/11/2024).[] Muhar
Views: 6
