Tinta Media – Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim menilai, masalah ekonomi sepanjang 2024 adalah kebijakan fiskal ala kapitalisme.
”Persoalan ekonomi sepanjang 2024 adalah kebijakan fiskal ala kapitalis yang dimulai dengan penetapan harmonisasi peraturan perpajakan di awal tahun 2024,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (26/12/2024).
Ia melanjutkan, kebijakan fiskal ini menunjukkan sikap pemerintah yang sangat kapitalistis dengan menjadikan pajak sebagai sumber utama APBN, di sisi lain alokasi terbesar dari pajak digunakan untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya. ”Bunga saja tahun 2024 hampir 420 triliun,” mirisnya.
Selain kondisi diatas, ucap Arim, kebijakan perpajakan juga sangat berpihak kepada para kapitalis dan tidak peduli terhadap kesulitan rakyat.
Ia mencontohkan kezaliman itu. ”Kasus pemblokiran rekening UD Pramono menjadi bukti nyata kezaliman pajak yang berdampak kepada kerugian para peternak sapi karena UD Pramono tidak bisa melakukan pembelian susu dari peternak dan akhirnya peternak membuang puluhan ribu liter susu segar. Ironisnya negara malah akan memberikan tax amnestty kepada para kapitalis yang nunggak pajak,” sedihnya.
Arim menjelaskan, dampak dari penetapan harmonisasi peraturan perpajakan juga terlihat dari rencana pemerintah tetap akan menaikan PPN 12 persen tahun 2025.
”Jelas kebijakan semakin menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kesulitan rakyat. Dampak kenaikan PPN ini bisa menyebabkan inflasi dan semakin meningkatkan angka PHK tahun 2025, padahal tahun 2024 angka PHK juga sudah tinggi diatas 60.000,” kritiknya.
Menurut Arim, akar masalah ekonomi di atas adalah kebijakan APBN Indonesia yang sangat kapitalistis dan liberal.
”Sumber utama APBN bertumpu pada pajak dan utang, sedangkan sumber daya alam diserahkan kepada para oligark untuk dijarah. Ekploitasi sumber daya alam ini selain merugikan rakyat dan negara karena hilangnya sumber pendapatan, juga menambah penderitaan rakyat terutama dengan rusaknya lingkungan hidup,” sedihnya.
Ekonomi Islam
Untuk menyolusi persoalan ekonomi di atas, Arim menawarkan sistem ekonomi Islam dan politik APBN Islam menggantikan sistem ekonomi kapitalistik yang rusak dan merusak. Tetapi, ucapnya, sistem ekonomi Islam dan APBN Islam hanya akan terwujud jika sistem politiknya juga diganti dengan sistem politik Islam.
”Dengan sistem ekonomi Islam sumber utama APBN bukan dari pajak dan utang tetapi dari pengelolaan SDA dan sumber lainnya yang tidak menzalimi rakyat sehingga bisa mewujudkan keadilan,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari.
Views: 11
