Tinta Media – Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) mempertanyakan rasionalitas desain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai tujuan gizi dengan risiko minimal dan dampak sosial-ekonomi maksimal.
“Apakah desain MBG saat ini paling rasional untuk mencapai tujuan gizi dengan risiko minimum dan dampak sosial-ekonomi maksimum?” tanyanya melalui Press Release: MBG, dan Pilihan Desain ‘Dapur Sekolah’, Senin (16/2/2026).
HILMI menilai, Pemerintah Indonesia memposisikan MBG sebagai investasi masa depan bangsa. Namun, menurut HILMI kebijakan publik tidak hanya dinilai dari seperti ‘apa tujuannya’, melainkan juga dari ‘bagaimana cara mencapainya’.
“Di sinilah diskusi kita menjadi penting: perdebatan bukan tentang prokontra gizi anak, melainkan tentang arsitektur pelaksanaan,” tukasnya.
HILMI lanjut menyampaikan bahwa niat baik tidak otomatis menjadi kebijakan baik. Memberi asupan gizi tambahan kepada anak, terutama di wilayah rentan, adalah langkah yang secara moral dan ekonomi publik sangat defensible.
“Negara-negara yang berhasil menaikkan kualitas SDM biasanya menempatkan gizi anak sebagai ‘investasi produktivitas’ jangka panjang: mengurangi _learning loss_, menekan stunting, dan meningkatkan capaian pendidikan,” imbuhnya.
HILMI membeberkan bahwa masalah MBG yang diposisikan sebagai program unggulan nasional adalah system shock akibat skala dan tempo.
“Ketika program sosial didorong ke skala masif dalam tempo cepat, selalu muncul risiko system shock yaitu dapur belum siap, SOP tidak seragam, rantai pasok belum stabil, dan kapasitas pengawasan belum matang,” ulasnya.
“Dalam kondisi demikian, insiden seperti kualitas makanan, keterlambatan, atau isu keamanan pangan mudah terjadi, dan ketika terjadi, dampaknya meluas karena program nasional berskala besar,” bebernya.
Sumber pemerintah, sebut HILMI, juga menunjukkan besaran realisasi anggaran MBG yang sangat besar. Media Keuangan Kemenkeu melaporkan realisasi MBG pada 2025 sebesar Rp43,3 triliun.
“Angka ini membuat desain tata kelola menjadi krusial. Sebab semakin besar anggaran semakin tinggi insentif rente; semakin luas cakupan, semakin sulit pengawasan administratif,” pungkasnya.[] Ajira
Views: 7
