Tinta Media – Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, di Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Dalam demo mahasiswa di DPR RI tersebut, mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI (KompasNews.com, 19/06/2026).
Setiap kali mahasiswa memenuhi jalan-jalan negeri ini, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan sekadar gelombang demonstrasi. Yang tampak adalah retaknya hubungan antara penguasa dan rakyat. Demonstrasi bukan sebab, melainkan akibat. Ia lahir ketika aspirasi tidak lagi menemukan ruang yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan alat untuk melanggengkan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Kekuasaan adalah amanah yang wajib ditegakkan dengan keadilan. Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Oleh sebab itu, ketika rakyat menjerit akibat permasalahan kesulitan ekonomi, mahalnya kebutuhan hidup, lapangan kerja yang makin sempit, serta berbagai kebijakan yang dipandang tidak berpihak kepada kepentingan publik, maka yang pertama kali harus melakukan muhasabah sesungguhnya adalah para penguasa. Dalam perspektif Islam, pemimpin bukan orang yang paling banyak dipuji, melainkan yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.
Mahasiswa selama ini sering menjadi penyambung suara masyarakat. Ketika mereka turun ke jalan, sejatinya mereka sedang mengingatkan bahwa negara tidak boleh kehilangan orientasi melayani rakyat. Kritik yang disampaikan secara damai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang terbuka. Justru yang perlu dihindari adalah sikap saling menutup ruang dialog atau tindakan yang mengabaikan hukum dan etika.
Mengoreksi atau menasihati penguasa yang zalim pada dasarnya disyariatkan dalam Islam sebagai bagian dari amar makruf dan nahi mungkar.
Allah Ta’ala berfirman, “Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali ‘Imran: 104)
Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Agama adalah nasihat. “Para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin.” (HR. Muslim)
Dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ bersabda, “Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu ia (Hamzah bin Abdul Muthalib) memerintahkannya kepada yang makruf dan melarangnya dari perkara yang mungkar, kemudian penguasa itu membunuhnya.” (HR. al-Hakim; dinilai sahih oleh sebagian ulama).
Sesungguhnya, akar persoalan bangsa tidak akan selesai hanya dengan meredam demonstrasi. Yang harus dibenahi adalah cara kekuasaan dijalankan, apakah benar-benar berpihak pada keadilan, menjunjung amanah, dan membuka ruang bagi kritik yang membangun. Sebab, kekuasaan yang menutup telinga terhadap nasihat berisiko kehilangan kepercayaan rakyat.
Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga idealisme dan menyampaikan aspirasi secara beradab. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar untuk mendengar, menjelaskan, dan memperbaiki kebijakan apabila memang belum memenuhi rasa keadilan. Hubungan penguasa dan rakyat akan tetap kokoh bukan karena tidak ada kritik, tetapi karena ada kejujuran, amanah, dan kesediaan memperbaiki diri.
Bagi umat Islam, perjuangan menegakkan keadilan bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari ibadah. Karena itu, baik penguasa maupun rakyat sama-sama dipanggil untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menjalankan amanah masing-masing. Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, demonstrasi akan berlalu, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. tidak akan pernah dapat dihindari.
Oleh: Nurul Ummu Khalid
Sahabat Tinta Media
Views: 2
