Tinta Media – Fenomena masyarakat kelas menengah terjun bebas ke dalam
kelompok miskin, benar adanya.
Data BPS menyebutkan, jumlah kelas menengah merosot dari
angka 53,37 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024
(cnbcindonesia.com, 31-8-2024).
Beragam kebutuhan kian mahal di tengah sulitnya lapangan
pekerjaan dan badai PHK yang tidak kunjung berhenti. Salah satunya kebutuhan
masyarakat terkait pemenuhan air bersih layak konsumsi yang jauh di bawah
ambang normal. Pola ini tampak dalam keseharian masyarakat yang menggunakan air
kemasan untuk kebutuhan minum, memasak dan kebutuhan harian lainnya. Fenomena
tersebut dibenarkan adanya oleh ekonom senior yang juga mantan Menteri
Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Penurunan jumlah masyarakat ekonomi menengah
menjadi miskin tidak hanya karena dampak pandemi Covid-19, namun juga pola
konsumsi air galon yang semakin menambah beban berat pengeluaran harian mereka
(cnbcindonesia.com, 6-9-2024). Demikian ungkap Bambang.
Dampak Kapitalisasi
Menanggapi pernyataan tersebut, Anthony Budiawan, Managing
Economy and Policy Studies mengungkapkan bahwa fakta ini menggambarkan
kegagalan rezim yang menetapkan pengaturan kebijakan terkait penyediaan
kebutuhan primer dan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan primer kian sulit diakses
berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan secara drastis. Untuk memenuhi
kebutuhan air minum saja, rakyat begitu kesulitan. Wajar saja, kehidupan rakyat
kian sulit karena pengeluaran yang terus melonjak dari waktu ke waktu.
Penyediaan air minum yang mestinya ditetapkan sebagai
kebijakan sistematis oleh negara. Namun faktanya, negara abai dalam kebijakan
tersebut. Negara menganggap anggaran terkait penyediaan air minum dan konsumsi
rakyat adalah beban berat bagi anggaran negara. Sementara di sisi lain, negara
terus menggenjot pembangunan infrastruktur yang memaksa pemerintah terus
memeras anggaran nasional dan tidak ada nilai urgenitasnya secara langsung bagi
kepentingan rakyat.
Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya. Kawasan
hutan yang luas membentang mestinya mampu menjadi sumber air tanah yang
melimpah. Namun sayang, pengelolaan yang berbasis pada keuntungan telah
berujung pada keburukan yang langsung dirasakan seluruh rakyat. Perambahan
hutan terjadi besar-besaran. Hingga akhirnya terjadilah perubahan iklim yang ekstrem. Kekeringan melanda berbagai
wilayah, rakyat pun mengalami krisis air bersih. Walaupun ada, kualitas air
yang tersedia berada di bawah standar kelayakan. Mau tak mau, rakyat harus
berusaha mandiri mencari alternatif sumber air demi memenuhi kebutuhan primer
hariannya. Air galon atau air kemasan menjadi salah satu alternatif yang
menutupi masalah. Tapi ternyata, masalah tidak mampu utuh tersolusikan. Rakyat
dipaksa terus membeli air demi memenuhi kebutuhan air setiap hari.
Di sisi lain, saat ini begitu banyak perusahaan air minum
kemasan dan dijual bebas. Bentuk kapitalisasi air begitu nyata di depan mata.
Perusahaan-perusahaan bermodal besar telah berhasil mendapatkan kesempatan
emas. Perusahaan tersebut memandang bahwa daruratnya rakyat dalam mencari
alternatif sumber air bersih dan layak, menjadi obyek bisnis yang menjanjikan.
Miris, kesusahan yang dialami rakyat menjadi sasaran empuk para kapitalis
opportunis. Inilah bentuk kapitalisasi sumber daya, dalam hal ini kapitalisasi
sumber air oleh para pemodal. Fakta ini pun kian membuktikan, betapa rusaknya
tata kelola negara yang menyandarkan konsep pengaturannya pada sistem
kapitalisme yang liberal. Kebebasan tanpa batas telah menciptakan pasar bebas
yang senantiasa berorientasi pada keuntungan materi. Rakyat kian dimiskinkan
secara kontinyu. Karena beragam kebutuhan primernya diabaikan oleh negara.
Dalam sistem kapitalisme, negara sama sekali tidak mampu
berfungsi sebagai penjaga dan pelindung rakyat. Justru sebaliknya, negara hanya
berfungsi sebagai regulator yang menghubungkan antara kebijakan dan kepentingan
pemodal. Sedangkan kepentingan rakyat sama sekali tidak mendapatkan ruang
perhatian. Memprihatinkan.
Tata Kelola Air dalam Islam
Islam menetapkan bahwa air merupakan kebutuhan utama seluruh
rakyat yang wajib diurus negara.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang
rumput, air, dan api.”
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Berdasarkan hadits tersebut, negara menjadi penanggung jawab
utama setiap kebutuhan primer rakyat yang terhimpun dalam tiga perkara, yakni
padang rumput, termasuk hutan, dan sejenisnya, kemudian air beserta seluruh
sumbernya dan api, yakni segala bentuk sumber energi.
Menyoal kebutuhan air, negara akan menetapkan kebijakan
pelarangan kepemilikan sumber air secara pribadi atau lembaga. Karena sumber
air menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan negara menjadi satu-satunya
lembaga pengelola yang pertama dan utama. Berbagai teknologi dan anggaran
ditetapkan negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat di setiap wilayah,
baik pedesaan maupun perkotaan. Jika negara belum mampu menyediakan teknologi
mumpuni, maka negara akan menyewa teknologi beserta ahlinya dari negeri lain dengan
pengawasan langsung dari negara. Sehingga kebijakan tersebut mampu menempatkan
setiap kepentingan rakyat sebagai prioritas layanan yang utama. Paradigma
tersebut akan meniscayakan pengaturan kebutuhan rakyat dengan amanah dan
bijaksana. Setiap pemimpin yang berwenang dalam hal kebijakan memiliki konsep
keimanan dan menempatkan kekuasaannya sebagai sarana untuk melayani dan
melindungi rakyat. Dengan demikian, rakyat akan dimudahkan dalam setiap
pemenuhan kebutuhannya, termasuk memenuhi kebutuhan air. Air berkualitas akan
disediakan negara dengan harga terjangkau bahkan gratis.
Segala bentuk mekanisme dan strategi tersebut hanya mampu
diwujudkan dalam satu tatanan yang menerapkan syariat Islam secara utuh dan
menyeluruh. Inilah sistem Islam dalam wadah khilafah. Dengannya rakyat dijamin
sejahtera dalam pengurusan yang tangguh dan bijaksana.
Wallahu a’lam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
Views: 12
