Tinta Media – Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada harga kedelai impor yang terus merangkak naik. Kondisi ini menekan perajin tahu dan tempe di berbagai daerah karena sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat. Taryono (60), salah satu perajin tempe di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, pada Rabu (20/5/2026), menuturkan bahwa harga kedelai impor dari Amerika telah mencapai Rp12.000 per kilogram. Keuntungan perajin tempe di Malang pun berkurang akibat naiknya harga kedelai impor dan plastik yang turut melonjak karena kondisi geopolitik (Kompas.com).
Kenaikan harga kedelai dalam satu bulan terakhir memperlihatkan rapuhnya ketahanan pangan nasional yang masih bergantung pada impor bahan baku. Banyak pedagang memilih bertahan dengan cara mengecilkan ukuran produk dan mengurangi sedikit keuntungan demi menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadikan pelaku usaha kecil sebagai pihak yang paling banyak menanggung beban krisis harga. Mereka dipaksa beradaptasi dengan situasi ekonomi yang fluktuatif tanpa perlindungan yang memadai.
Kenaikan harga kedelai seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai persoalan naik-turunnya harga di pasaran. Jika ditelaah lebih dalam, akar masalahnya terletak pada ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Ketika harga di pasar global mengalami kenaikan, produsen tahu dan tempe di Indonesia akan langsung terkena dampaknya. Ironisnya, hampir setiap pergantian periode pemerintahan, wacana swasembada pangan dan peningkatan produksi kedelai selalu digaungkan, tetapi ketergantungan impor masih terus berlangsung.
Ketergantungan pada impor kedelai dari Amerika Serikat berakar pada logika kapitalisme global. Akibatnya, Indonesia kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang pangan karena adanya perjanjian perdagangan bebas dan tekanan utang dari lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.
Pelemahan rupiah dan mahalnya kedelai impor menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan ketergantungan dan menyulitkan rakyat kecil. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi, sementara harga berbagai komoditas pokok lainnya juga terus mengalami kenaikan?
Berbeda dengan sistem politik ekonomi Islam. Dalam Islam, negara menggunakan mata uang berbasis emas dan perak sehingga nilai uang lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh spekulan. Islam memandang bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, negara tidak diperkenankan menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar atau bergantung pada impor yang rentan terhadap gejolak global.
Atas dasar itu, sistem pangan Islam tidak dibangun di atas spekulasi harga pasar, melainkan berlandaskan pelayanan kepada umat. Negara berkewajiban memastikan distribusi berjalan adil, stok pangan tersedia dengan aman, dan harga tetap stabil.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara juga tidak boleh tunduk pada mekanisme kapitalisme yang menjadikan kebutuhan publik bergantung pada kepentingan pasar global. Negara harus memastikan adanya kekuatan produksi dan distribusi yang mandiri agar umat tidak bergantung pada rantai pasok asing dalam memenuhi kebutuhan vitalnya.
Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki negara harus dikelola demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk dikuasai segelintir korporasi atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas. Ketika pangan dikelola dengan visi pelayanan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt., ditopang oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta dibangun di atas prinsip keadilan Islam, maka stabilitas pangan bukan sekadar mimpi atau catatan sejarah masa lalu, melainkan sesuatu yang sangat mungkin diwujudkan kembali. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Oleh: Anne
Sahabat Tinta Media Ciparay, Kab. Bandung
Views: 22
