Tinta Media – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal. Langkah ini, menurut presiden penting agar negara tetap memperoleh pendapatan negara tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal tersebut diungkapkan Bahlil saat bertemu media di kantor Kementerian ESDM. (esdm.go.id, 22/08/2025)
Tambang-tambang yang melanggar aturan akan ditertibkan. Ini dilakukan setelah ada laporan dari aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan menimbulkan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.
Langkah politik gerombolan sirkus parlemen dan istana dalam membancak kekayaan alam terus berlangsung tanpa henti setelah diberi karpet merah selama sepuluh tahun oleh kekuasaan politik Jokowi, terutama melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Hal krusial lainnya dalam revisi UU minerba ini adalah terkait pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh menteri yang tanpa disebutkan secara jelas kementerian yang berwenang. Bahlil sebagai politisi berlatar belakang pebisnis tentu tak lepas dari konflik kepentingan. Kementerian ini bahkan menjadi salah satu simpul pemerintahan yang koruptif setelah sebelumnya dua ditjen dari kementerian ini terbukti melakukan korupsi.
Situasi itu mestinya menjadi lonceng peringatan bagi rakyat Indonesia akan mara bahaya di balik siasat licik elite politik parlemen dan istana. Apalagi komposisi anggota parlemen hari ini didominasi oleh KIM plus (81,03), yaitu sebuah koalisi besutan Prabowo yang tujuan utamanya mendukung kerja pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya dari dalam parlemen.
Sangat jelas sekali fakta yang tertera di atas bahwa kegagalan sistem yang mamicu bahkan menyuburkan gerombolan koruptor di negeri ini. Kapitalisme memfasilitasi para elite politik untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Eksploitasi sumber daya mineral dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Akhirnya, mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Bukan kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal, melainkan kemiskinan dan kerusakan-kerusakan dalam tatanan kehidupan.
Berbeda dengan Islam. Islam melindungi sumber daya alam dan segala ciptaan Allah Swt. di muka bumi ini. SDA dalam Islam dikelola oleh manusia sesuai dengan aturan-Nya untuk memakmurkan bumi, bukan menghancurkannya.
Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.“ (HR Abu Dawud)
Hadis ini menunjukan bahwa padang rumput, air, dan api merupakan kepemilikan umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu.
Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) dalam kitabnya al-Mughni menjelaskan bahwa: “Sesungguhnya barang tambang yang tampak jelas (_az-zahirah_) — yaitu yang dapat diambil tanpa memerlukan biaya besar, yang bisa didatangi orang-orang dan mereka mengambil manfaat darinya — tidak boleh dimiliki dengan cara menghidupkan tanah mati (ihyaa’ al-mawāt), tidak boleh diberikan hak khusus (monopoli) kepada seseorang, dan tidak boleh dikuasai secara pribadi dari kaum Muslim.”
Pengelolaan tambang milik umat dikelola oleh negara untuk kesejahteraan seluruh umat meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, bukan untuk memperkaya segelintir pihak.
Walhasil, dari sederetan kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, Islam memberikan solusi yang komprehensif untuk kesejahteraan umat dalam mengelola tambang sesuai syariat demi mewujudkan kelestarian lingkungan dan kemaslahatan umat manusia. Maka dari itu, saatnya kita kembali pada syariat, yakni aturan Allah Swt. yang jelas-jelas memanusiakan manusia, bukan aturan kufur kapitalisme liberal yang jelas-jelas merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ummu Zaki,
Sahabat Tinta Media
Views: 16
