Tinta Media – Dunia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam masalah pekerjaan. Banyak negara besar, seperti Inggris, Prancis, AS, dan Cina mengalami peningkatan tingk at pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global masih belum kukuh di tengah ancaman inflasi, perlambatan ekonomi, serta ketidakpastian politik. Situasi ini tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan.
Pada tahun 2025, Indonesia tetap menjadi negara dengan angka pengangguran tertinggi di ASEAN yang mayoritas berasal dari kalangan muda. Menurut laporan _Trading Economics_ yang dipublikasikan pada Kamis (14/08/2025), tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka 4,76 persen di Maret 2025. Ini berarti ada lebih dari 7 juta orang yang tidak bekerja. Meskipun demikian, data ini menunjukkan bahwa ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 4,91 persen. Namun, penurunan ini masih belum cukup untuk mengubah posisi Indonesia dari urutan pertama di ASEAN dalam hal persentase pengangguran. (Tempo.co, 16/08/2025)
Tingginya angka pengangguran pada kalangan anak muda yang menimpa berbagai negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit, terutama di sektor formal, makin memperburuk situasi ini. Krisis tenaga kerja global menggambarkan bahwa sistem ekonomi yang menguasai dunia, yaitu kapitalisme telah gagal dalam menciptakan lapangan kerja. Ini makin menguatkan kegagalan kapitalisme mewujudkan kesejahteraan.
Pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan komprehensif dari pemerintah. Sebab, ini berdampak buruk pada pendapatan negara, menghambat kemajuan ekonomi, dan meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah akibat meningkatnya angka kemiskinan.
Berbagai faktor memicu fenomena ini, di antaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat sehingga menghasilkan lebih banyak calon pekerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Di sisi lain, terdapat kesenjangan di bidang pendidikan, di mana kualitas dan relevansi materi ajar tidak sejalan dengan kebutuhan di dunia kerja. Hal ini menyebabkan banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang diinginkan oleh pasar kerja, khususnya lulusan SMK yang paling terdampak. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat menyerap semua tenaga kerja baru sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dan persaingan yang ketat.
Selain itu, ketidakmerataan distribusi kekayaan dalam skala global. Di Indonesia, ketimpangan kekayaan juga sangat terlihat. Menurut data _Center of Economic and Law Studies_ (Celios), kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, negara tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warganya.
Inisiatif pemerintah dengan menggelar _job fair_ tidak memberikan solusi yang tepat karena sektor industri sedang mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pembukaan sekolah dan program vokasi tidak serta-merta membuat lulusan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, terbukti banyak lulusan vokasi yang tetap menganggur.
Selama kapitalisme masih menjadi sistem dominan di dunia, termasuk Indonesia, pengangguran akan tetap menjadi masalah besar. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong perilaku kriminal serta menurunkan rasa aman di dalam negara.
Implementasi sistem kapitalisme menjadi salah satu penyebab utama masalah pengangguran. Di negara yang menganut kapitalisme, pemerintah berperan sebagai pengatur yang mengutamakan kepentingan bisnis, tanpa benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat atau membantu menciptakan lapangan kerja.
Akibatnya, terjadi kesenjangan besar antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah pencari kerja. Negara semakin cenderung untuk menyerahkan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada sektor swasta dengan membuka ruang bagi investasi yang luas serta menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta. Sumber daya alam yang melimpah di negeri ini justru dikuasai oleh pemodal dan dikelola oleh mereka. Ini bertentangan dengan tujuan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, dalam pandangan Islam, negara memiliki peran sebagai pengurus rakyat. Dalam penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, negara tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dan tetap berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta menciptakan kesempatan kerja. Negara harus mendukung rakyat melalui pendidikan, bantuan modal, industrialisasi, penyediaan tanah, dll.
Islam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah tanggung jawab negara yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan Islam perlu memastikan ketersediaan pekerjaan yang cukup dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Khilafah akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dirancang efektif dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Khilafah akan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan mencegah penyerahan kepada pihak swasta apalagi asing. Dengan pendekatan ini, negara dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
Dengan demikian, negara membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan akan terfokus pada pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Selain itu, negara juga akan memfasilitasi warganya untuk mengembangkan sektor riil melalui pendidikan yang berkualitas, penyediaan modal, keterampilan, informasi, serta infrastruktur yang memadai.
Inilah tanggung jawab Khilafah dalam menjaga dan merawat rakyatnya agar hidup sejahtera. Karena, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Wallahualam bissawab.
Oleh: Azizah
Sahaba Tinta Media
Views: 40
