Tinta Media – Rumah sakit daerah Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menggagas program bertajuk BAYARIN atau Bantu Biaya Iuran Nunggak sebagai upaya menekan angka peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif, khususnya di kalangan pasien rawat inap. Direktur RSUD Bayu Asih, dr. Tri Muhammad Hani, menyatakan program tersebut sebagai bagian dari strategi kolaboratif berbasis model Pentahelix yang melibatkan unsur akademi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media. (Antaranews.com, 21/08/2025)
Sejatinya, kasus serupa tidak hanya terjadi di Purwakarta. Masalah tunggakan BPJS ini telah terjadi hampir di seluruh kota-kota di Indonesia hingga negara kewalahan untuk mengatasinya. Inilah salah satu bentuk kemudaratan dari sebuah kebijakan yang menjadikan BPJS sebagai alat pelayanan kesehatan. Alih-alih menjadi solusi, justru memunculkan masalah yang lebih besar lagi, khususnya bagi kebutuhan dalam bidang kesehatan.
Negara berlepas tangan dalam pemenuhan fasilitas kesehatan masyarakat dengan kewajiban membayar premi sebagai dalih jaminan. Padahal, ini tidak ubahnya seperti asuransi yang pada hakikatnya rakyat harus membayar sendiri biaya kesehatan. Maka, program BAYARIN ini lagi-lagi hanyalah strategi buruk bentuk lepas tangan negara dari tanggung jawab menjamin kebutuhan pokok kesehatan bagi rakyatnya dengan melimpahkan ke pihak lain dengan alasan kolaborasi.
Berbeda halnya dengan Islam. Kesehatan dijamin sepenuhnya oleh negara. Tidak ada istilah kolaborasi dengan pihak mana pun. Dalam Islam, seluruh kebutuhan dasar masyarakat, seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin oleh negara. Masyarakat hidup sejahtera di dalam naungan Khilafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Reni Tresnawati,
Sahabat Tinta Media
Views: 30
