Tinta Media – Sudan kembali dilanda perang saudara. Ironis, rakyat yang seharusnya bersatu justru saling menumpahkan darah. Di balik konflik ini, tampak jelas ketamakan para penguasa dan gagalnya sistem demokrasi dalam mengelola kekuasaan serta sumber daya alam. Demokrasi yang dijanjikan membawa harapan dan keadilan, justru menghadirkan nestapa dan penderitaan. Kudeta yang silih berganti hanyalah bukti bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Konflik di Sudan bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan cerminan rapuhnya sistem yang menjadikan kekayaan alam sebagai alat politik. Negeri yang kaya akan sumber daya, namun rakyatnya tenggelam dalam kemiskinan, membuktikan bahwa demokrasi kapitalisme hanya melahirkan kesenjangan dan penderitaan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik di Sudan dibiayai oleh negara-negara Muslim lain. Fakta ini menambah bukti bahwa dalam sistem demokrasi kapitalis, kepentingan lebih diutamakan daripada persaudaraan seakidah. Rakyat Sudan telah lama menderita karena kemiskinan, kekurangan air, kelaparan, bahkan kekerasan dan pemerkosaan. Ironisnya, negeri yang kaya akan sumber daya alam justru menyisakan duka bagi rakyatnya. Sumber daya alam yang seharusnya dimiliki dan dinikmati rakyat justru dikuasai segelintir orang berkuasa untuk kepentingan pribadi. Bahkan, kekayaan alam tersebut dijadikan alat politik dalam sistem demokrasi demi mempertahankan dominasi dan kekuasaan.
Penderitaan serupa juga dirasakan oleh kaum Muslimin di negeri-negeri lain yang dianugerahi sumber daya alam melimpah. Di Indonesia, banyak wilayah mengalami bencana ekologis akibat aktivitas pertambangan oleh perusahaan swasta, baik domestik maupun asing. Di Republik Demokratik Kongo, anak-anak harus bekerja di tambang kobalt—unsur penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik—demi menopang kampanye “energi hijau” negara-negara maju. Betapa miris, kampanye yang diklaim demi kelestarian bumi justru mengorbankan rakyat kecil yang tak berdaya. Selain Sudan, Indonesia, dan Kongo, banyak negeri lain yang mengalami nasib serupa: kaya sumber daya alam, tetapi miskin kesejahteraan.
Sebenarnya, melimpahnya sumber daya alam bukan penyebab utama penderitaan rakyat. Akar masalahnya adalah penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang menjadikan kepemilikan individu sebagai prinsip utama. Sumber daya alam bebas dimiliki oleh individu atau korporasi, sementara rakyat kehilangan akses untuk memanfaatkannya. Mereka hanya mendapat remah-remah berupa pajak atau kompensasi kecil yang tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil.
Konflik dan kemiskinan di tengah melimpahnya sumber daya seharusnya tidak terjadi bila negeri-negeri Muslim menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Islam memiliki pengaturan yang jelas terkait pengelolaan sumber daya alam. Rasulullah ﷺ bersabda: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477; Ibnu Majah no. 2472; Ahmad 1/314)
Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim (juz 11, hlm. 43, Dar al-Ma‘rifah) menjelaskan: “Maknanya, tiga hal tersebut tidak boleh dimiliki secara khusus oleh seseorang, karena manusia berserikat dalam pemanfaatannya.” Lā tumallaku li aḥadin, bali an-nāsu fīhā sawāʼun. Artinya, sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti air, energi, dan hasil tambang termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyyah ‘āmmah), sehingga tidak boleh diprivatisasi atau dimonopoli.
Dalam pengelolaannya, jika negara belum mampu mengelola langsung, pihak lain hanya boleh dijadikan pelaksana teknis—tanpa hak kepemilikan ataupun penguasaan. Karena itu, menjadikan kekayaan alam sebagai alat politik atau membaginya demi loyalitas politik, termasuk tindakan yang diharamkan. Model pengelolaan Islam memastikan agar seluruh kekayaan umum benar-benar kembali kepada umat dan dirasakan manfaatnya secara merata.
Dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat bukan sekadar harapan, melainkan keniscayaan.
Sayangnya, negeri-negeri Muslim saat ini belum mampu menerapkan pengaturan tersebut. Islam tidak bisa diambil sepotong—misalnya hanya sistem ekonominya saja—karena Islam adalah sistem hidup yang utuh, saling melengkapi antara satu aturan dengan lainnya. Sudah saatnya kaum Muslim menyadari hal ini, melepaskan diri dari sistem buatan penjajah, dan bersatu dalam satu kekuatan politik yang berlandaskan Islam.
Hanya dengan kembali kepada sistem yang diwariskan Rasulullah ﷺ—Khilafah—kaum Muslim dapat mengelola sumber daya alam dengan adil, mandiri, dan bermartabat, serta mencegah musuh menguasai kekayaan mereka. Wallahualam bissawab.
Oleh: Pipit N.S.,
Sahabat Tinta Media
Views: 13
