Tinta Media – Papua kembali memperlihatkan wajah getir soal stunting. Wilayah yang termasuk daerah dengan angka stunting dan gizi buruk tinggi ini justru hanya memiliki porsi sangat kecil dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sebagian besar dapur program tersebut berada di Pulau Jawa yang angka stuntingnya relatif lebih rendah. Di Kampung Anggreso, Kabupaten Mamberamo Raya, masih ditemukan anak-anak bertubuh kurus, ibu melahirkan tanpa tenaga kesehatan, serta minimnya pelayanan kesehatan dasar bagi balita (BBC News Indonesia, 28/07/2026).
Luka Salah Arah
Fakta itu menghadirkan pertanyaan besar, mengapa wilayah yang paling membutuhkan justru memperoleh perhatian paling sedikit?
Jika sebuah program benar-benar dibuat untuk menekan stunting, semestinya daerah dengan kondisi paling memprihatinkan menjadi prioritas utama. Namun, yang terlihat justru sebaliknya. Kebijakan seakan berjalan tanpa berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Di sinilah persoalan sesungguhnya muncul. Program yang seharusnya menjadi solusi, berubah menjadi sekadar proyek yang mengejar target administratif.
Keberhasilan lebih sering dihitung dari banyaknya dapur yang berdiri atau besarnya anggaran yang terserap, bukan dari berapa banyak anak yang akhirnya terbebas dari stunting. Akibatnya, angka-angka di atas kertas tampak indah, tetapi penderitaan masyarakat di lapangan tetap berlangsung.
Keadaan ini memperlihatkan lemahnya tata kelola kebijakan. Ketika muncul laporan mengenai ratusan SPPG fiktif yang tetap menerima aliran anggaran, masyarakat makin sulit menaruh kepercayaan bahwa program benar-benar dikelola dengan amanah.
Anggaran yang seharusnya menjadi harapan bagi anak-anak yang kekurangan gizi justru berpotensi hilang karena buruknya pengawasan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan moral yang menyangkut hak hidup masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, stunting dipersempit seolah hanya persoalan makanan. Padahal, akar masalahnya jauh lebih luas. Kemiskinan, sulitnya memperoleh layanan kesehatan, buruknya sanitasi, terbatasnya air bersih, serta minimnya infrastruktur menjadi penyebab yang saling berkaitan.
Memberikan makanan bergizi memang penting, tetapi tanpa menyelesaikan penyebab utamanya, persoalan akan terus berulang. Anak mungkin mendapat makanan beberapa kali, tetapi setelah itu kembali hidup dalam lingkungan yang sama-sama memiskinkan kesehatannya.
Dalam sistem yang menjadikan kepentingan politik sebagai pertimbangan utama, kebijakan mudah bergeser menjadi alat pencitraan. Program besar lebih menarik karena mudah dipublikasikan dan menghasilkan kesan seolah pemerintah telah bekerja keras. Sementara itu, wilayah terpencil yang sulit dijangkau justru sering tertinggal karena tidak memberikan keuntungan politik yang besar. Akibatnya, masyarakat yang paling membutuhkan kembali menjadi pihak yang paling lama menunggu keadilan.
Akar Penyelesaian Nyata
Islam memandang kepemimpinan dengang cara yang sangat berbeda. Seorang penguasa bukan sekadar pemegang jabatan, melainkan raa’in, yakni pengurus yang bertanggung jawab atas seluruh urusan masyarakat. Tidak boleh ada satu wilayah yang diabaikan hanya karena letaknya jauh atau jumlah penduduknya sedikit. Nilai seorang manusia tidak diukur dari lokasi tempat tinggalnya, tetapi dari haknya sebagai hamba Allah yang wajib dilindungi.
Rasulullah saw. telah mengingatkan dengan tegas, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, wilayah seperti Papua justru harus menjadi prioritas pelayanan negara apabila di sana penderitaan paling besar terjadi. Islam juga tidak menjadikan program makan bergizi sebagai satu-satunya jalan keluar.
Negara wajib menghapus penyebab yang melahirkan stunting sejak awal. Kemiskinan harus diatasi, layanan kesehatan harus menjangkau seluruh wilayah, air bersih wajib tersedia, sanitasi harus dibangun, dan infrastruktur harus memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dengan demikian, yang diselesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi akar persoalannya.
Dalam sistem Islam, distribusi anggaran dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan elit, kemudahan proyek, atau keuntungan poltik. Daerah yang paling berat kondisinya akan menerima perhatian lebih besar. Negara tidak mengejar pencitraan, melainkan memastikan setiap warga memperoleh hak hidup yang layak.
Pengelolaan harta publik pun diawasi dengan sangat ketat. Penyalahgunaan anggaran dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang harus ditindak tegas. Ruang bagi proyek fiktif, pemborosan, maupun korupsi ditutup sejak awal karena harta negara bukan milik penguasa ataupun kelompok tertentu, melainkan amanah yang wajib digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
Islam juga memiliki mekanisme pembiayaan melalui Baitulmal dengan sumber-sumber pemasukan yang ditetapkan syariat. Dari sanalah negara menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga infrastruktur di daerah terpencil. Semua itu diberikan sebagai hak masyarakat, bukan sebagai hadiah politik.
Papua seharusnya tidak terus menjadi simbol ketertinggalan. Tidak boleh ada anak yang tumbuh dalam kelaparan ketika negeri ini memiliki sumber daya alam melimpah. Tidak boleh ada ibu yang melahirkan tanpa layanan kesehatan karena negara gagal menghadirkan keadilan. Stanting tidak akan selesai hanya dengan membangun dapur makan bergizi, dan fakta tersebut juga terbukti di Papua.
Persoalan ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara negara memandang amanah kepemimpinan. Islam menawarkan penyelesaian yang menyentuh akar persoalan melalui penerapan syariat Islam secara kaffah, sehingga pelayanan benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan politik ataupun pencitraan kekuasaan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Isnawati
Muslimah Penulis Peradaban
Views: 5
