Tinta Media – Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana menilai pemberian pesawat mewah senilai 400 juta dolar AS oleh Qatar kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diresmikan sebagai Air Force One baru (VC-25B Bridge) bukan sekadar langkah diplomasi biasa, melainkan memiliki dampak geopolitik yang destruktif.
“Peristiwa ini bukan sekadar urusan ‘diplomasi pesawat’, melainkan simbol dari pergeseran peta politik yang memperlemah posisi tawar dunia Islam, khususnya dalam membela isu Palestina,” ujarnya kepada tinta-media.com, Senin (22/6/2026).
Budi mengungkapkan, secara geopolitik Qatar selama ini memainkan peran unik dengan menjadi mediator, sekaligus menjadi tuan rumah kantor politik Hamas dan lokasi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Al-Udeid.
Menurutnya, pemberian hadiah fantastis tersebut dapat dibaca sebagai upaya Qatar untuk mendapatkan jaminan politik dan legitimasi dari Washington demi menjaga stabilitas kekuasaan dinastinya.
“Ketika negeri Muslim memberikan upeti semewah itu kepada Trump—tokoh yang melahirkan Abraham Accords dan memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem—maka netralitas Qatar sebagai mediator isu Palestina otomatis runtuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi membuat Qatar semakin berada di bawah tekanan Amerika Serikat untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya, termasuk terhadap kelompok perlawanan Palestina.
Menurutnya, hal itu dapat mengarah pada upaya menjinakkan bahkan mengusir faksi-faksi yang selama ini menjadi bagian dari dinamika perjuangan Palestina.
“Qatar bisa saja dipaksa mengikuti agenda Barat, sehingga perannya tidak lagi independen, melainkan menjadi alat kepentingan geopolitik Amerika,” lanjut Budi.
Lebih jauh, ia menilai pemberian pesawat tersebut juga membuka jalan bagi normalisasi gaya baru yang memperkuat agenda Abraham Accords.
Dalam pandangannya, perjanjian tersebut merupakan bentuk pengkhianatan sistemik terhadap tanah Palestina yang seharusnya menjadi milik umat Islam.
“Hadiah ini melambangkan ketundukan geopolitik negara-negara Teluk terhadap agenda Trump berikutnya. Ini sinyal bahwa mereka siap berkompromi dengan proyek normalisasi hubungan dengan Israel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hubungan personal yang semakin erat melalui “diplomasi jet mewah” akan mempermudah perluasan normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel. Dampaknya, perjuangan kemerdekaan Palestina semakin terisolasi di tengah konstelasi politik global yang dinilai tidak berpihak.
“Ini mempersempit ruang gerak perjuangan Palestina dan memperlemah solidaritas dunia Islam secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu, Budi menilai peristiwa tersebut mempertegas konsolidasi hegemoni Amerika Serikat dan Barat atas sumber daya dunia Islam. Ia menyebut, kekayaan alam di kawasan Teluk justru digunakan untuk menopang simbol kekuatan imperium Barat, bukan untuk membangun kemandirian politik umat.
“Fakta ini menunjukkan bahwa keamanan rezim-rezim Timur Tengah lebih bergantung pada restu Gedung Putih daripada kekuatan umat Islam sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, isu Palestina sengaja dipinggirkan demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi elit penguasa. Konflik di Timur Tengah, kata dia, kerap dikelola agar tetap berlangsung sehingga negara-negara kawasan terus bergantung pada perlindungan militer dan politik Amerika Serikat.
“Konflik tidak benar-benar diselesaikan, tetapi dipelihara agar ketergantungan terhadap Barat tetap terjaga,” pungkas Budi.
Ia menegaskan, selama dunia Islam masih terfragmentasi dalam sistem nation-state yang pragmatis, kekayaan alam mereka akan terus menjadi alat transaksi politik.
Dalam kondisi demikian, menurutnya, penyelesaian isu Palestina akan sulit tercapai.
“Selama para pemimpin negeri Muslim lebih sibuk memperkuat simbol kemewahan kekuatan adidaya, maka keadilan bagi Palestina hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi,” tutupnya.[] Lukman Indra Bayu
Views: 15
