Tinta Media – Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Depresiasi rupiah terhadap dolar membuat keadaan ekonomi dalam negeri semakin memprihatinkan. Buruknya keadaan ekonomi berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku dan energi.
Refleksi Ekonomi Tak Berdaulat
Sayangnya, kondisi ekonomi yang tengah sakit ditanggapi dengan santai oleh negara. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah tidak berpengaruh pada keadaan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menyatakan bahwa masyarakat pedesaan tidak memakai mata uang dolar sehingga tidak terdampak langsung oleh nilai rupiah yang semakin melemah (bbc.com, 18/5/2026).
Jelas, pernyataan ini menuai kontroversi. Sejumlah ekonom menilai pernyataan presiden tersebut tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Faktanya, kegiatan ekonomi di desa tetap terdampak oleh pelemahan rupiah karena aktivitas ekonomi yang ada selalu terpengaruh oleh rantai pasok global. Nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp17.600 per dolar telah melahirkan sentimen pasar yang serius dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat, baik di desa maupun di kota, meskipun tidak memakai mata uang dolar. Pelemahan nilai rupiah ini melemahkan daya beli rakyat.
Pemerintah seolah-olah menenangkan masyarakat. Namun, ternyata jalan yang diambil tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi langsung oleh masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat makin lemah. Buktinya, lilitan utang rakyat makin besar, pengguna pinjol makin meningkat, dan tingkat kesejahteraan makin mengkhawatirkan. Namun, keadaan kritis ini masih dianggap “aman” oleh pemerintah.
Konstelasi politik internasional yang terus memanas, terlebih saat perang AS–Iran terjadi, telah memberikan kontraksi terhadap aktivitas pasar global. Tak ayal, kondisi ini pun memicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Kondisi ini mestinya membuat negara berempati terhadap realitas yang dihadapi masyarakat. Naiknya harga barang kebutuhan rakyat telah menciptakan realitas ekonomi yang kian terpuruk. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah tidak peka terhadap fakta yang terjadi sehingga berujung pada kekeliruan instrumen solusi dan kebijakan ekonomi yang ditetapkan.
Lagi-lagi, rakyat menjadi pihak yang selalu menanggung beban berat untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Peran negara akhirnya mandul. Negara telah gagal dalam menetapkan jaminan ekonomi bagi seluruh lapisan rakyat. Sebaliknya, negara justru menetapkan kebijakan yang salah arah dan tidak mampu menjadikan urusan rakyat sebagai prioritas. Kebijakan yang ada pun kian membebani rakyat karena bersandar pada sistem ekonomi yang tidak pasti. Utang kian melambung tinggi hingga berpotensi melemahkan kedaulatan negara.
Sistem Ekonomi Tangguh ala Islam
Sistem Islam menetapkan negara sebagai wadah utama yang melayani setiap urusan rakyat. Tak hanya itu, negara juga menjadi institusi yang menjamin kesejahteraan sekaligus melindungi kepentingan setiap individu rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari)
Sistem Islam menetapkan kepentingan rakyat dalam tatanan sistem ekonomi yang menyandarkan setiap kegiatannya pada syariat Islam, yakni sistem ekonomi Islam yang menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang menempatkan pelayanan rakyat sebagai prioritas utama.
Setiap kebijakan ditetapkan untuk melayani umat. Sistem ekonomi Islam berbasis pada sektor riil nonribawi sehingga tahan terhadap berbagai badai inflasi dan deflasi. Terkait mata uang, sistem ekonomi Islam juga menetapkan emas dan perak sebagai mata uang mandiri yang tidak bersandar pada standar mata uang asing sehingga mampu tetap stabil meskipun keadaan ekonomi global tengah guncang.
Neraca ekonomi niscaya seimbang sehingga mampu mendukung kebijakan negara yang sejalan dengan hukum syarak. Satu poin penting tentang tata kelola ekonomi dalam Islam adalah pengelolaan sumber daya yang diatur negara dan dikembalikan kepada rakyat demi tujuan kemaslahatan. Konsep ini menjadikan negara mampu mengoptimalkan perannya sebagai pengatur urusan umat. Dengan konsep ini, kedaulatan negara terjaga karena mampu mandiri mengatur setiap kepentingan rakyat. Poin inilah yang menjadikan sistem ekonomi Islam unggul dibandingkan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang berbasis sektor nonriil dan ekonomi ribawi.
Dengan konsep yang bijaksana, sistem ekonomi Islam mampu membebaskan negara dari berbagai jeratan utang yang berpotensi mengoyak kedaulatan negara.
Negara dalam tatanan ekonomi Islam memiliki pos-pos pendapatan yang jelas, mulai dari ganimah, fai, kharaj, hasil pengelolaan sumber daya secara mandiri, dan beragam pos yang ditetapkan hukum syarak. Skema pengaturan ekonomi diatur untuk mencapai keseimbangan agar tidak mengakibatkan kezaliman dalam pelayanan kepada umat.
Sistem ekonomi dalam institusi Islam telah terbukti ketangguhannya sepanjang penerapan sistem Islam selama 1.300 tahun. Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qassim bin Sallam disebutkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem ekonomi tangguh yang mampu menyejahterakan rakyat. Salah satunya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M). Beliau menetapkan pengelolaan zakat yang transparan dan sesuai sasaran. Tak hanya itu, beliau juga menetapkan kebijakan distribusi kekayaan yang merata serta optimalisasi kas Baitulmal untuk melayani setiap kebutuhan rakyat.
Ketangguhan sistem ekonomi dalam Islam juga dipengaruhi oleh penetapan mata uang emas dan perak yang stabil. Keduanya memiliki nilai intrinsik yang tangguh karena langsung berkaitan dengan logam yang dikandungnya. Berbeda dengan mata uang kertas yang sangat bergantung pada pergerakan dan tekanan pasar global. Sejarah penerapan mata uang emas dan perak terbukti tangguh pada masa penerapan sistem Islam. Tangguh terhadap segala bentuk badai inflasi karena mata uang emas dan perak mampu menyatukan sistem perdagangan sehingga sistem perdagangan yang ada lebih stabil, seragam, dan dapat dipercaya. Sistem tangguh inilah yang mampu menjaga kekuatan dan kedaulatan negara secara utuh.
Demikianlah gemilangnya sistem ekonomi Islam dalam naungan Khilafah yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh. Tak ada keraguan dalam tata kelolanya, sistem Islamlah satu-satunya panduan menuju kejayaan. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Views: 19
