Tinta Media – Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program pemulihan ekonomi digulirkan pemerintah dengan tujuan menstabilkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Bantuan tunai, stimulus usaha, hingga program magang nasional seolah menjadi jawaban cepat atas krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang tampak menjanjikan, sesungguhnya bangsa ini masih menghadapi persoalan mendasar, yaitu ketergantungan pada solusi instan.
Padahal, membangun kekuatan ekonomi bukan sekadar memperbanyak bantuan atau proyek jangka pendek, melainkan menata ulang sistem, pola pikir, dan arah pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Di sinilah pentingnya transformasi ekonomi, yakni sebuah perubahan struktural yang berkelanjutan, bukan sekadar tambalan sementara.
Pemerintah kembali menggulirkan paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan meningkat dua kali lipat menjadi 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama periode Oktober hingga Desember 2025. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota, kebijakan ini diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta warga.
Tambahan BLT ini berada di luar bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang setiap bulan disalurkan kepada 20,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia mulai pekan depan.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Program Magang Nasional sebagai bagian dari stimulus ketenagakerjaan. Sebanyak 20 ribu peserta gelombang pertama mulai bekerja pada 20 Oktober dan jumlahnya akan bertambah 80 ribu peserta lagi pada November sehingga total mencapai 100 ribu peserta tahun ini. Para peserta memperoleh uang saku bulanan serta jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian.
Hingga pertengahan Oktober, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftar dan menyiapkan lebih dari 26 ribu posisi kerja dengan jumlah pelamar mencapai 156 ribu orang. Paket ini menjadi stimulus ekonomi keempat yang diluncurkan Presiden Prabowo sejak menjabat pada Oktober 2024.
(antaranews.com, 17/10/2025)
Pemerintah kembali menggulirkan stimulus ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program Magang Nasional sebagai bagian dari program percepatan (_quick wins_). Langkah ini diklaim berasaskan manfaat jangka pendek untuk mendorong daya beli dan menekan angka pengangguran. Namun, jika ditinjau lebih dalam, kebijakan ini hanya menyentuh permukaan masalah, bukan akar persoalan ekonomi bangsa.
Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan problem struktural dan sistemis, bukan sekadar akibat rendahnya konsumsi atau minimnya pengalaman kerja. BLT memang dapat meringankan beban masyarakat untuk sesaat, tetapi ia tidak mengubah struktur ekonomi yang timpang antara pemilik modal besar dan masyarakat kecil. Begitu bantuan berhenti, daya beli pun akan kembali turun.
Sementara itu, program magang nasional, meski terlihat progresif, tetap belum menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Banyak program serupa sebelumnya hanya berakhir pada peningkatan angka tenaga kerja kontrak tanpa kepastian kerja tetap.
Kebijakan semacam ini memperlihatkan pendekatan ekonomi pragmatis yang berorientasi pada hasil cepat sebagai ciri khas dari sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, solusi ekonomi diukur dari efisiensi jangka pendek, bukan kesejahteraan jangka panjang. Pemerintah seolah terjebak pada logika bahwa “stimulus cepat” bisa menggantikan reformasi struktural yang sesungguhnya dibutuhkan.
Padahal, problem mendasar bangsa terletak pada ketimpangan penguasaan sumber daya, lemahnya kemandirian industri, serta sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Tanpa perubahan paradigma menuju transformasi ekonomi yang adil dan berdaulat, kebijakan seperti BLT dan magang nasional hanya menjadi “obat pereda nyeri” bagi penyakit ekonomi yang kronis.
Pemerintah perlu berani menempuh jalan yang lebih mendasar, yaitu reformasi sistem distribusi kekayaan, penguatan sektor produktif rakyat, dan pembangunan ekonomi berbasis nilai keadilan. Solusi instan mungkin populer, tetapi kesejahteraan sejati menuntut keberanian untuk menata ulang sistem dari akarnya.
Solusi atas kemiskinan dan pengangguran tidak cukup diserahkan pada program praktis dan jangka pendek seperti BLT atau magang nasional. Akar persoalan sesungguhnya terletak pada paradigma politik dan ekonomi yang digunakan negara. Selama sistem yang diterapkan masih berlandaskan pada prinsip kapitalisme yang sekuler, kesejahteraan hakiki mustahil terwujud.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda dan menyeluruh. Dalam aspek politik, negara diposisikan sebagai pelayan umat yang wajib menjamin kebutuhan dasar setiap individu, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa diskriminasi. Dalam aspek ekonomi, Islam menata kepemilikan dengan tegas: harta milik umum, seperti sumber daya alam, energi, air, dan tambang besar dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada swasta atau asing.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan paradigma politik yang berorientasi pada pelayanan, bukan kekuasaan, maka kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi secara mendasar. Inilah transformasi sejati. Bukan sekadar bantuan tunai atau program magang, melainkan perubahan sistem menuju kesejahteraan hakiki di bawah naungan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ai Ummu Putri
Sahabat Tinta Media
Views: 33
