Tinta Media – Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa 59 negara atau wilayah masih banyak yang mengalami kelaparan akut. Jumlah penduduk dunia
yang menghadapi kerawanan pangan akut terus melonjak menjadi sekitar 282 juta
orang pada 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan 24 juta orang dari tahun
lalu. (Antara, 25/4/2024)
Penyebab terjadinya krisis kelaparan yang melanda dunia
tidak lain dikarenakan penerapan sistem kapitalisme global. Sebab, penerapan
sistem saat ini mengakibatkan sebagian besar kekayaan alam atau sumber daya
alam yang ada di setiap negara hanya dikuasai oleh segelintir orang saja tanpa
memikirkan manusia yang lain. Padahal, sumber daya alam merupakan kepemilikan
umum atau publik yang hasil dari pengelolaannya dapat dinikmati secara umum,
tidak hanya untuk individu saja atau pemilik modal.
Konsep dari sistem tersebut mengakibatkan masyarakat sulit
mengakses kebutuhan pokok berupa pangan. Kalaupun diberi akses, masyarakat
harus membayar dengan harga mahal, sebab pengelolaan sumber daya alam dilakukan
oleh pihak swasta atau pemilik modal yang meniscayakan kapitalisasi
berorientasi pada untung atau bisnis.
Namun, faktanya pemerintah terus melibatkan korporasi dalam
produksi dan distribusi pangan. Korporasi memiliki peran besar dalam
mengendalikan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi yang sering kali
melakukan penimbunan bahan pokok dan lain-lain.
Karenanya, kedaulatan pangan adalah hal yang mustahil
direalisasikan jika masih mempertahankan sistem kapitalisme. Ini diperparah
dengan keberadaan negara yang hanya berposisi sebagai regulator saja. Negara
dalam sistem kapitalisme berlepas tangan atas tanggung jawabnya sebagai
pengurus rakyat, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan.
Dengan demikian, selama sistem kapitalisme masih diterapkan
di negeri ini, maka tidak akan ada kesejahteraan yang dialami oleh rakyat.
Padahal, PBB pada tahun 2015 menargetkan bahwa kelaparan dunia berakhir pada
2030.
Awalnya, target tersebut tampak sangat mungkin untuk
dicapai. Namun, sekarang laporan terbaru ter-indeks ke laporan global yang
dikeluarkan Weld Hanger Life and Concern World Wide. Ini mengindikasikan bahwa
perang melawan kelaparan sudah sangat keluar jalur. Hal ini berdasarkan data
jumlah orang yang tidak mendapatkan nutrisi layak di dunia pada 2020 yang
mencapai 2,4 miliar orang atau hampir sepertiga populasi dunia.
Sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berpihak pada
segelintir orang telah menjadikan sebagian besar penduduk dunia jatuh dalam
jurang kemiskinan. Pasalnya, sistem ini telah melibatkan pihak swasta
dalam mengelola kebutuhan strategis rakyat, baik kebutuhan pangan, layanan
pendidikan, hingga kesehatan. Semuanya legal dijadikan sebagai objek
komersialisasi oleh para pemilik modal. Maka, tak heran jika hanya untuk
mendapatkan dan mengakses kebutuhan tersebut, rakyat harus membayar mahal atas
dasar hitung-hitungan bisnis para kapitalis.
Mirisnya, sistem ekonomi kapitalisme juga telah menjadikan
distribusi pangan berada di bawah kendali para kapitalis. Alhasil, proses
distribusi pangan menemui beragam kendala, seperti tidak sampainya bahan
makanan ke tempat-tempat yang sudah dijangkau. Kalaupun sampai, pasti dengan
harga yang mahal akibat rantai distribusi yang panjang.
Selain itu, banyak tengkulak nakal yang sengaja menimbun
bahan pangan agar untung besar. Bahan tersebut akan dikeluarkan ketika harga
pangan meningkat.
Sejatinya, permasalahan kelaparan ini tak akan pernah usai
selama sistem kapitalisme masih diterapkan di negeri ini. Umat membutuhkan
sistem yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini, khususnya
masalah kelaparan, yakni dengan menerapkan aturan Islam. Sebab, Islam memberi
solusi tuntas pencegahan serta penanganan krisis pangan dan kelaparan. Sabda
Rasulullah saw.
“Imam atau khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab
terhadap rakyat yang diurusnya.” Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad
Di dalam negeri, politik pangan Islam adalah mekanisme
pengurusan hajat pangan seluruh individu rakyat. Negara akan memenuhi kebutuhan
pokok tiap individu rakyat, baik berupa pangan, pakaian, ataupun papan.
Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki
untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka.
Untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat,
ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan bahwa nafkah mereka dijamin
kerabatnya. Akan tetapi, jika kerabatnya juga tidak mampu, maka negara Khilafah
yang akan menanggungnya.
Dalam sistem ekonomi Islam, masalah produksi, baik primer
atau pengolahan, distribusi, dan konsumen akan terselesaikan. Dalam hal
distribusi pangan, negara akan memutus rantai panjang distribusi sebagaimana
dalam sistem kapitalisme. Yang nakal akan dikenai sanksi. Sarana distribusi
yang murah akan disediakan.
Dengan demikian, hasil pertanian akan merata ke seluruh
lapisan masyarakat. Negara mampu memenuhi semua jaminan kebutuhan pokok rakyat
tanpa kekurangan sedikit pun. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam Islam
sumber daya alam termasuk dalam harta kepemilikan umum yang pengelolaannya
dilakukan oleh negara. Hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat
dalam bentuk berbagai pelayanan publik sehingga semua fasilitas dan layanan
pendidikan, kesehatan, dan keamanan bisa didapatkan oleh seluruh rakyat secara
gratis.
Inilah mekanisme Islam untuk mencegah terjadinya krisis
pangan ataupun kelaparan dalam negeri. Semua mekanisme ini hanya bisa
diterapkan ketika sistem Islam telah diterapkan di negeri ini, yakni di bawah
institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, kesejahteraan akan
dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Wallahu a’lam bis shawwab.
Oleh: Umu Khabibah (Generasi Peduli Umat)
Views: 19
