Tinta Media – Alih-alih menyejahterakan rakyat, nyatanya, dalam negara kita yang menerapkan kapitalisme, yang semakin sejahtera justru para pejabat negara. Hal ini gamblang terlihat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang secara khusus disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Paling tinggi di atas Rp 1 Miliar yaitu kategori menteri sebesar 58 persen, DPR/MPR sebesar 45 persen, Gubernur/Wakil sebesar 30 persen, DPRD Provinsi sebesar 23 persen, sisanya sebesar 18 persen Bupati/Wali kota, dan terkecil DPRD Kota/Kabupaten yang hanya sebesar 11 persen. (Merdeka.com, 23/1/2025).
Bagaimana kondisi kesejahteraan rakyat? Dalam prosentase tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,03 persen pada Maret 2024, angka ini setara dengan 25,22 juta orang, jumlah yang tidak sedikit walaupun angka ini katanya lebih baik sebesar 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan 0,54 persen poin terhadap September 2022. Namun, penurunan tingkat kemiskinan ini hanya sekitar 2 poin persen dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir atau dengan kata lain hanya menurun sebesar 0,2 poin persen per tahun, dan angka ini terlampau kecil.
Selanjutnya, dalam aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia menduduki urutan ke-114 dari total 191 negara, capaian ini tentu sangat jauh jika dibandingkan negara tetangga yakni Malaysia atau Singapura yang memiliki IPM sangat tinggi. Capaian ini tidak terlalu mengagetkan jika disandingkan dengan skor Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) dimana nilai literasi menunjukkan penurunan dari 397 pada tahun 2015 menjadi 359 di tahun 2022, sementara nilai numerasi juga turun dari 386 menjadi 366, pun nilai sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.
Pamungkasnya, ketimpangan yang semakin menganga di Indonesia, yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin terjungkal ke lembah kemiskinan. Berdasarkan data, Indeks Gini Indonesia menduduki peringkat kedua se-ASEAN, walaupun konon angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 0,379 dari sebelumnya sebesar 0,388 (news.detik.com, 1/1/2025).
Padahal itu semua hanyalah sekelumit data makro yang tertulis di atas kertas, jika dikuliti sampai ke tataran mikro, tentu lebih banyak lagi fakta yang menggambarkan betapa rakyat tidak atau belum merasakan kesejahteraan yang selama ini digembar-gemborkan oleh para pejabat negara. Rakyat semakin hari semakin terhimpit untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, para wakil rakyat berpesta dengan harta kekayaan yang kian melangit. Belum lagi banyaknya pedagang asongan, pedagang kaki lima bahkan pengangguran yang memadati pinggiran jalan ibukota di seluruh wilayah di negeri ini. Lebih miris lagi, anak-anak jalanan yang turut beradu dengan bisingnya keramaian lalu lintas untuk sekedar bertahan hidup mencari sesuap nasi.
Anehnya, negara yang sebenarnya tuan dari berbagai sumber daya alam di negeri ini, justru menggadaikan pengelolaannya pada pihak asing, padahal sumber daya alam ini adalah harta milik umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Apalah daya, malah asing yang terus beroleh cuan bak jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Parahnya, rakyat semakin mengelus dada ketika dipertontonkan dengan penetapan hukuman bagi koruptor Rp 300 T hanya vonis kurungan 6,5 tahun serta denda 1 milyar rupiah. Sungguh hukuman yang makin menciderai hati rakyat.
Berbagai cerita sedih ini tentu tidak akan lama tertangani jika negeri ini dikelola oleh sistem dan aturan yang berasal dari Allah SWT. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, pasti populer dengan kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang memeriksa harta kekayaan para pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat, jika ada lonjakan perolehan harta yeng mencurigakan dan yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan dari mana asalnya, maka Umar akan memerintahkan untuk menyita hartanya dan dimasukkan dalam Baitul maal serta dikembalikan untuk kesejahteraanxsdz rakyat. Mekanisme ini membuat para pejabat negara fokus untuk menyejahterakan rakyat saja, dan bukan fokus untuk menyejahterakan dirinya sendiri.
Ditambah lagi, banyak bukti yang menunjukkan bahwa seperangkat aturan yang menopang sistem Islam mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti pada masa kegemilangan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang sulit menjumpai fakir miskin di wilayahnya. Hal ini jelas diabadikan Allah SWT dalam firmanNya :
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al A’raf : 96).
Tentu janji Allah memberikan berkah dari langit dan bumi akan segera terwujud dengan menerapkan sistem yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunah, membebaskan diri dan negeri ini dari cengkeraman tangan besi kaum kafir sekuler kapitalis akan mampu mengembalikan kemaslahatan ummah dan mengganti pemimpin dzalim dengan pemimpin yang tunduk pada aturan Islam (Khalifah) sehingga kaum muslimin akan beranjak dari kebodohan dan terbelakangan menjadi generasi mustanir sehingga terwujud Islam Rahmatan lil alamin.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Sri Rahayu
Sahabat Tinta Media
Views: 7
