Tinta Media – Diansir dari Jakarta, Beritasatu.com (06/02/2025), wakil ketua DPR, Sufmi Daco Ahmad angkat bicara terkait kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi yang menewaskan 8 orang dan menyebabkan 11 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dasco menyatakan insiden ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemilik kendaraan, baik individu maupu perusahaan. Juga tentang instansi pemerintah terkait melakuka pemeriksaan secara berkala. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagia juga angkat bicara terkait hal ini. Mengatakan bahwa profesi sopir adalah pekerjaan paling tidak diminati. Banyak yang menjadi sopir karena tidak ada pilihan lain, seringkali juga mendapat SIM tanpa melalui ujian yang layak. Bahkan, hanya 10% pengemudi yang benar-benar dengan aturan berkendara yang baik. Sehingga berulang kali didapati kecelakaan di penjuru Indonesia, tertuama di pulau Jawa.
Masalah berulangnya kecelakan, terutama di jalan tol merupakan masalah person dan sistemik. Seperti berita di atas, bahwa pemberian SIM kepda para pengemudi dengan seleksi yang belum memenuhi kriterianya, bisa berdampak sangat membahayakan. Juga pengecekan berkala terhadap angkutan umum terlebih angkutan berat yang terkadang lalai dilakukan, kurangnya jam istirahat supir, dan memberikan jam kerja diluar kapasitas supir bisa menyebabkan kecelakaan dikarenakan dupir ketika berkendara dalam keadaan mengantuk. Juga tentag meanisme aturan-aturan orang yang berkendara di jalan tol, seharusnya pemerintah lebih jeli lagi untuk menerapkan peraturan yang layak bagi masyarakat demi kemaslahatan bersama.
Dapat ditilik dari semua kecelakaan yang beruntun, semua itu adalah bukti otentik atas lemahnya jaminan keselamatn transportasi dan mitigasi dalam sistem kapitalisme. Tidak hanya itu, pemerintahan dalam sistem kapitalisme juga tidak mengoptimalkan pengawasan terhadap jaminan keselamatn dari negara. sehingga masalah ini tidak terselesaikan, berkepanjangan, dan melahap banyak korban. Seolah-olah jiwa manusia hidup tidaklah berharga. Lebih parah lagi, negara dalam sistem kapitalisme hanya dijadikan sebagai fasilitator bagi orang-orang yang memiliki kapital. Juga menjadi operator dan tunduk bagi keselamatan penguasa.
Lain halnya jika yang diterapkan adalah syariat Islam, Islam memandang bahwa jalan adalah fasilitas publik. Karena bisa saja, terjadinya kecelakaan disebabkan atas jalan yang rusak dan tak layak digunakan. Dalam Islam, bahkan negara membrikan perhatian khusus pada jalan dengan cara melakukan perbaikan secara berkala, sehingga terjamin bahwa semua jalan layak dipakai. Juga dilakukan pengecekan pada kendaraan-kendaraan yang melintas di atas jalan tersebut secara berkala, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Juga pemastian bahwa pengemudi-pengemudi yang diberikan SIM sudah melakukan ujian berkendara dengan aman, tak lupa juga kewajiban untuk menaati aturan-aturan lalu lintas dengan beban kerja yang sesuai porsinya.
Semua hal ini akan mudah terlaksana bila diterapkannya aturan Islam, karena peran negara yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh hanya dalam negara Islam. salah satu peran negara yaitu adalah raa’in, yang berkewajiban menjadi pelayan dan pengurus bagi rakyatnya. Bahkan, sampai hal mendetail pun, seperti menambal lubang di jalan, keselamatan bagi para sopir ataupun pengemudi, dalam negara Islam itu diperhatikan.
Wallahu A’lam Bisshawwab.
Oleh: Keyra Princy
Santri Ideologis
Views: 10
