Tinta Media – Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa hingga sejumlah organisasi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta sejak Senin (17/2) hingga Jumat (21/2) kemarin (CNN Indonesia, 22/2/2025).
Ribuan demonstran telah turun ke jalan menggeruduk kantor DPRD hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta yang tak jauh dari Istana Negara, Jakarta. Gelombang protes tersebut dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk pemangkasan pada sektor penting seperti pendidikan.
Baru-baru ini, aksi massa juga menyoroti langkah kepolisian yang memeriksa band punk asal Purbalingga akibat lagu mereka berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman ekspresi melalui seni.
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menjelaskan bahwa ungkapan seperti Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap situasi di Indonesia.
Menurut Lili, masyarakat awalnya memiliki harapan besar terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Namun, kondisi saat ini dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
“Awalnya, masyarakat berharap bahwa setelah pemilu, para pemimpin dan elit politik akan membawa perubahan positif, seperti terbukanya lebih banyak lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta daya beli yang lebih baik, terutama bagi generasi muda,” ujar Lili saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (18/2/2025).
“Namun, harapan itu tak terwujud, sehingga muncul kekecewaan yang diekspresikan melalui demonstrasi dan tagar #KaburAjaDulu,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran. Berdasarkan perintah yang dikeluarkan kepala negara tersebut, pemerintah menargetkan belanja dapat dipangkas hingga Rp 306,6 triliun.
Anggaran akan difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih unggul.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada 22 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada pemangkasan sejumlah pos anggaran di berbagai kementerian.
Melalui Inpres tersebut, Prabowo juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Total efisiensi belanja yang ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun, dengan rincian Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga serta Rp 50,5 triliun dari transfer ke daerah (TKD).
Akar Masalah
Jika kita lihat permasalahan dinegeri ini sangatlah kompleks, maka wajar saja bila ada yang menyuarakan Indonesia Gelap. Karena begitu banyak permasalahan di negeri ini yang tak kunjung mendapati titik terang, di antaranya :
1. Kasus korupsi milyaran bahkan triliunan yang merugikan keuangan negara. Seperti Kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Dan kasus-kasus korupsi lainnya.
2. Kasus privatisasi atau liberalisasi dalam sektor SDA yang saat ini banyak dikuasai oleh Asing. Sebagaimana kasus yang sedang viral saat ini yaitu kasus pagar laut yang tampaknya semakin gelap, belum lagi SDA yang lain seperti tambang emas di Papua yang dikuasai oleh PT. Freeport, dll. Sebagai negara kepulauan dengan Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah seperti minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga dll. Pengamat energi Kurtubi saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Ia mengatakan Itu perkiraan nilai cadangan terbukti dari minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak dan seterusnya dengan asumsi tidak ditemukan cadangan baru lagi. Jumlah yang sudah ditemukan di perut bumi saat ini diperkirakan bernilai sekitar Rp 200 ribu triliun.
Dari sisi sumber pendapatan negara, kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sumber pendapatan terbesar negeri ini yakni bertumpu pada sektor pajak yang mencapai 82,4 persen. Sektor-sektor lain seperti sumber daya alam 7,4 persen, BUMN 3,1 persen, Badan Layanan Umum 3 persen, pendapatan bukan pajak 4 persen. Wajar saja jika negeri ini selalu defisit anggaran. Yang pada akhirnya ketika APBN tidak mencukupi maka solusi yang diambil ialah menaikkan pajak, menambah utang luar negeri, atau yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden RI yakni dengan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas berbagai anggaran dari berbagai sektor.
Padahal, jika pemerintah serius untuk memberantas korupsi dan mengelola SDA negeri ini, maka defisit anggaran, kebocoran anggaran atau pun pemangkasan anggaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Inilah yang menjadi akar masalahnya yaitu diterapkannya sistem kapitalisme demokrasi yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan di negeri ini.
Efisiensi Anggaran dalam Islam
Di dalam kitab Nizhomul Iqtishodi Fil Islam (Sistem Ekonomi di dalam Islam) yang ditulis oleh Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Rahimahulllahu Ta’ala, menyebutkan bahwa negara Islam tidak membuat anggaran belanja tahunan sebagaimana dalam sistem demokrasi. Anggaran belanja dalam negara Islam juga bersifat tetap dari aspek pos pendapatan dan pengeluarannya yang telah ditetapkan berdasarkan syariah Islam. Akan tetapi alokasi anggaran per masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel bergantung kepada kebijakan dan Ijtihad Imam/Khalifah.
Berikut pos-pos pendapatan negara Islam dan sistem pendistribusiannya:
Pertama, Pos kepemilikan negara Pos fai’ dan kharaj, yang meliputi ghanimah, anfal, fai’, khumus, kharaj, jizyah, rikaz, dll. Bisa dialokasikan untuk menggaji para pegawai negara, tentara, dll.
Kedua, pos kepemilikan umum, seperti jalan, sungai, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, minyak bumi, gas, hutan, laut, gunung, dll. Pemasukan harta dari pos kepemilikan umum diletakkan dikasih khusus Baitul Mal dan tidak boleh dicampur dengan yang lain. Karena harta ini adalah hak kaum muslimin yang dikelola negara untuk kemaslahatan ummat, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dll.
Ketiga Pos Zakat, Pos Zakat diletakkan dikasih khusus Baitul Mal dan hanya didistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan didalam Al-Qur’an.
Dan alokasi anggaran atau kebijakan keuangan dalam negara Islam menganut prinsip sentralisasi. Seluruh dana dari berbagai wilayah dikumpulkan di tingkat pusat, lalu dialokasikan ke masing-masing daerah berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan jumlah pemasukan yang dihasilkan. Seandainya suatu provinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka akan disubsidi silang dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan metode ini, setiap alokasi anggaran dapat dipastikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Maka jika syariah Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) di negeri ini, maka InsyaAllah opini Indonesia gelap tidak akan terjadi. Karena Islam itu bagaikan cahaya yang menerangi dunia ini dengan rahmat dan kemuliaannya. Islam adalah Rahmat bagi seluruh alam. Maka tuntutan Mahasiswa harusnya tidak hanya sebatas Indonesia gelap saja, tapi ditambah dengan Terangi Indonesia dengan Islam atau Indonesia akan Terang dengan Syariah Islam.
Wallahu A’lam,
Oleh: Muhammad Azhari Sitepu
Aktivis Dakwah
Views: 9
