Tinta Media – Saat ini kita menyadari bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Demo terjadi di mana-mana akibat dari sifat arogan pejabat dan wakil rakyat dengan kebijakan yang menindas rakyat. Meskipun ganti rezim, negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya tidak mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Sudah 80 tahun memproklamirkan kemerdekaan, tetapi rakyat terus ditindas dengan pajak yang sangat memberatkan. Indonesia gelap banyak disuarakan rakyat. Namun, pemerintah bukannya memperbaiki, malah menjawab dengan nyinyiran dan ancaman kriminalisasi.
Tidak banyak orang yang menyadari bahwa bahwa biang semua masalah yang terjadi karena demokrasi. Mereka masih berpikir demokrasi harus dipertahankan dan dirawat meskipun fakta menunjukkan demokrasi sumber dari semua masalah yang terjadi di negeri ini. Itu terjadi karena hukum buatan manusia lebih berpihak pada penguasa.
Banyak aturan dan kebijakan hanya menguntungkan para pejabat dan anggota dewan yang duduk di kursi kekuasaan. Jika aturan yang membuat manusia, maka akan cenderung menguntungkan mereka yang membuat aturan.
Hukuman mati dan perampasan aset bagi pencuri uang rakyat tidak juga disahkan. Ternyata, pelaku korupsi adalah mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan juga yang membuat aturan. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat koruptor terkena OTT oleh KPK, mereka terlihat tenang dan tersenyum karena hukum bisa dibeli dan ujung-ujungnya dapat amnesti. Itulah demokrasi! Hukum berpihak pada mereka yang punya uang dan jabatan.
Demokrasi tidak tegas terhadap sesuatu yang haram selama menguntungkan pihak yang berkuasa. Pinjol dan judol dibiarkan tumbuh subur, bahkan rakyat tidak dilindungi dari praktik bisnis haram. Pergaulan bebas pun dibiarkan sebagai bentuk kebebasan yang tidak bisa dilarang. Itulah konsekuensi dari diterapkannya demokrasi.
Undang-undang dibuat hanya berdasarkan pesanan mereka yang punya uang dan kuasa. Rakyat turun ke jalan, dijawab dengan kekerasan. Ojol menjadi korban dilindas mobil aparat keamanan. Inilah demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Faktanya, hukum menjadi alat penguasa untuk menindas rakyat.
Biaya politik mahal hanya untuk kekuasaan, bukan untuk mengurusi urusan rakyat. Saat kekuasaan sudah dalam genggaman, mereka lupa dengan janji-janji politiknya. Mereka sibuk untuk mengakali anggaran agar bisa mengembalikan biaya politik yang digunakan untuk membeli suara rakyat. Inilah politik demokrasi yang hanya untuk kekuasaan, uang, dan jabatan. Sementara itu, rakyat ditindas dengan berbagai macam pajak. Masihkah kita pertahankan demokrasi yang jelas menjadi sumber masalah negeri ini?
Saatnya kita kembali ke sistem Islam agar terwujud kehidupan islami yang mencetak pemimpin yang peduli dengan rakyat dan yang takut kepada Allah Swt.
Wakil rakyat harusnya wakil umat yang paham dengan hukum Islam, bukan artis ataupun pelawak yang bisanya berjoget dan pamer kekayaan. Idealnya, wakil rakyat adalah mujtahid, yaitu seorang Muslim yang mampu menggali hukum syariat Islam dari sumber-sumber utama Al-Qur’an dan Sunah melalui proses ijtihad. Dengan menerapkan hukum Allah, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud secara merata tanpa terkecuali. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 31
