Tinta Media – Pemerintah Kabupaten Bandung akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey pada tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp200 miliar yang bersumber dari Kementerian Sosial. Lahan seluas 7,6 hektare telah siap digunakan setelah melalui proses perubahan status dari kawasan hortikultura menjadi prasarana umum. Untuk mengatasi topografi yang ekstrem, Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan APBD sebesar Rp7,5 miliar untuk pematangan lahan.
Sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, ruang kelas modern, laboratorium, serta pusat rehabilitasi kesehatan guna mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Selain itu, orang tua siswa juga akan mendapatkan intervensi berupa bantuan sosial, peningkatan mata pencaharian, dan program perbaikan rumah tidak layak huni.
Saat ini, rintisan sekolah tersebut telah berjalan dengan 150 siswa yang terpilih melalui seleksi ketat serta 45 tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan khusus. Para siswa juga akan dibekali perangkat laptop dan mendapatkan pengobatan gratis apabila ditemukan penyakit menular. Pembangunan gedung diharapkan selesai secara bertahap hingga akhir tahun 2026 dengan tujuan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Bandung (Kompas.com, 12/01/2026).
Program ini memang patut mendapat apresiasi, namun jangkauannya masih sangat terbatas. Jika target jangka panjangnya hanya mencakup 20.000 siswa, jumlah tersebut tidak sebanding dengan total anak tidak mampu di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tercatat sebanyak 19,2% anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah.
Bahkan pada jenjang SMA/SMK, hanya sekitar 67% siswa yang berhasil menamatkan pendidikan. Dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang hanya mencapai 9,22 tahun, berarti sebagian besar penduduk Indonesia hanya menikmati pendidikan setara SMP. Ironisnya, bahkan di sekolah negeri, anak-anak dari keluarga kurang mampu masih menghadapi berbagai biaya tersembunyi. Slogan “SPP gratis” pada kenyataannya belum sepenuhnya menjadikan pendidikan dasar hingga menengah dapat diakses secara merata.
Keberadaan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Bahkan, dalam beberapa kasus, keberadaan Sekolah Rakyat justru mengurangi ruang belajar bagi siswa lain, seperti yang terjadi di SLB Negeri A Pajajaran Bandung, ketika ruang kelasnya dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat.
Program ini juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kekurangan tenaga pendidik, infrastruktur yang belum memadai, serta kurikulum yang terlalu pragmatis—lebih berfokus pada keterampilan kerja dibandingkan pengembangan intelektual dan karakter. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp48 juta per siswa per tahun, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan program ini. Seberapa besar kemampuan program tersebut untuk bertahan di tengah dinamika ekonomi dan politik yang tidak stabil?
Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Namun, dalam realitasnya, pendidikan masih menjadi hak yang sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Jika Sekolah Rakyat dijadikan satu-satunya solusi, hal ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan nasional.
Pendidikan seharusnya bukan sekadar program bantuan, melainkan kewajiban konstitusional negara. Negara semestinya menjamin akses pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan transportasi. Hal ini menuntut adanya sistem pemerintahan dan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Negara harus mengambil tanggung jawab penuh dengan mengelola sumber daya publik untuk kepentingan rakyat agar akses pendidikan dapat terwujud secara lebih mudah dan merata.
Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang bersifat kapitalistik dan hanya menawarkan solusi sementara sehingga tidak mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Bahkan, program ini berpotensi memperkuat struktur kapitalisme yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar, yaitu menjadikan pendidikan sebagai hak seluruh rakyat—terutama mereka yang kurang mampu—serta selaras dengan tujuan pendidikan Islam dalam membangun peradaban.
Sudah seharusnya masyarakat menuntut negara untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas sekaligus menghapus kemiskinan dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Ini bukan semata persoalan program, melainkan persoalan sistem yang berpihak kepada rakyat.
Program Sekolah Rakyat mungkin dapat memberikan kontribusi, tetapi tidak akan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan dan kemiskinan secara menyeluruh selama sistem kapitalis masih diterapkan. Penerapan Islam secara menyeluruh merupakan solusi yang lebih komprehensif, karena pendidikan dan ekonomi seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada individu.
Individu dapat berperan, namun negara tetap harus bertanggung jawab penuh. Tanpa penerapan Islam secara menyeluruh, yang akan muncul hanyalah solusi-solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan. Akibatnya, masa depan anak-anak Indonesia akan tetap berada dalam ketidakpastian. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini,
Ibu Rumah Tangga
Views: 50
