Tinta Media – Dari balik meja kantor, grafik meluncur perlahan, mengabarkan bahwa kemiskinan katanya mulai sirna. Di layar presentasi, angka-angka menari penuh percaya diri, diiringi tepuk tangan pejabat yang merasa menang. Akan tetapi, di dapur sempit yang tak tersentuh data, seorang ibu masih menggenggam sisa beras dan menatap panci kosong tanpa harapan. Di sana, realitas tak bersorak, ia menggigit sunyi, sebab tahu statistik tak bisa dimakan.
Dikutip dari cnnindonesia.com, pada bulan Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis garis kemiskinan terbaru yaitu sebesar Rp20.305 per hari. Namun, ini lebih pantas disebut garis khayal dari pada garis kebijakan. Sebab, alih-alih menggambarkan siapa yang benar-benar hidup berkecukupan, angka ini justru mengecilkan makna kesejahteraan. Dengan jumlah itu, jangankan untuk hidup layak, untuk makan tiga kali pun nyaris tidak cukup.
Standar ini mengikuti acuan internasional dari Bank Dunia, yaitu Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD 2,15 per hari. Namun, pertanyaannya adalah apakah hidup manusia bisa disederhanakan dalam angka segitu? Apakah kemiskinan hanya persoalan tidak punya dua lembar uang biru per hari? Di sinilah persoalan bermula ketika kemiskinan diperlakukan sebagai permainan angka, bukan sebagai penderitaan nyata.
Fakta yang kita saksikan di lapangan justru memperlihatkan perbedaan yang sangat tajam. Saat data statistik menyatakan bahwa jumlah kemiskinan ekstrem semakin menurun, semenatra itu kita menyaksikan gelombang PHK di berbagai sektor. Sementara itu, pengangguran yang terutama di wilayah perkotaan semakin meningkat berkali-kali lipat dan harga kebutuhan pokok tak kunjung menurun. Tak heran jika muncul pertanyaan dari publik, siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari “penurunan” ini? Rakyat atau mereka yang butuh citra di tahun politik?
Dalam sistem kapitalisme, sering kali solusi hanya sekadar memelintir definisi, bukan dengan menyelesaikan akar masalahnya. Jika garis kemiskinan terlalu tinggi, turunkan saja. Jika rakyat masih miskin, ubah saja indikatornya. Kemiskinan memang kelihatannya seperti menurun. Namun, bukan karena akar persoalannya yang berhasil diatasi, tetapi karena standar pengukurannya diubah. Inilah cara sistem kapitalisme bertahan—memoles tampilan luar, tanpa menyentuh perbaikan mendasar.
Dalam sistem ini, negara bukan pelindung rakyat, tapi pengelola pasar. Ia lebih rajin merayu investor ketimbang menjamin makan rakyatnya. Sumber daya alam dijual ke korporasi, harga kebutuhan pokok dilepas ke mekanisme pasar, dan pendidikan maupun kesehatan diperlakukan sebagai barang dagangan. Negara hanya hadir untuk mengatur, bukan menjamin. Rakyat dibiarkan bersaing dalam arena yang tak pernah setara.
Di titik ini, kita mulai merindukan sistem yang berpihak pada manusia dan bukan angka. Islam, melalui sistem Khilafah, menawarkan solusi yang berangkat dari prinsip tanggung jawab negara atas setiap individu. Dalam pandangan Islam, garis kemiskinan bukan dihitung dari kemampuan bertahan hidup minimal, tetapi dari pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Negara dalam sistem Islam tidak berdiri sebagai broker kebijakan, tetapi sebagai pelayan umat. Ia wajib menyediakan layanan dasar tanpa syarat pasar. Ia melarang privatisasi sumber daya strategis dan menjadikan hasil pengelolaan milik umum sebagai sumber utama pembiayaan publik. Maka, tak ada alasan bagi rakyat untuk membayar mahal air, listrik, atau layanan kesehatan lainnya. Karena, itu semua hak rakyat, bukan barang mewah.
Sejarah mencatat bahwa dalam masa-masa keemasan Khilafah, kemiskinan bukan hanya rendah, tetapi hampir tak ditemukan. Seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu zakat sulit disalurkan karena tak ada yang mau menerima. Di masa Daulah Abbasiyah dan Utsmaniyah, rumah sakit dan madrasah terbuka untuk semua kalangan. Kesejahteraan adalah kenyataan, bukan sekadar janji, apalagi kebohongan.
Kini, saat kita semakin dikepung oleh kemiskinan yang disulap jadi statistik dan terbiasa hidup dengan harapan palsu dari sistem yang tak pernah benar-benar peduli terhadap rakyat, mungkin inilah saatnya untuk melihat kembali akar masalahnya. Kemiskinan bukan takdir dan angka bukan segalanya. Sebab, yang dibutuhkan oleh rakyat bukan hanya janji, tetapi sistem yang benar. Islam membawa harapan itu. Bukan sebagai ilusi, tetapi sebagai tawaran nyata dari sebuah peradaban yang dulu pernah berdiri dan kelak akan kembali. Bukan demi angka di layar presentasi, tetapi demi kehidupan yang layak bagi setiap manusia. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dewi Kumala Tumanggor
Aktivis Muslimah
Views: 20
