Tinta Media – Ekosistem alam harus dijaga dengan baik sebagai penyeimbang kehidupan bagi seluruh makhluk hidup dengan cara merawat dan melestarikannya. Merusaknya sama saja seperti merusak kehidupan bagi makhluk hidup lain di dalamnya. Akibat ulah tangan-tangan manusia, rusaknya ekosistem alam sudah menjadi hal yang biasa bahkan merajalela sekarang ini. Sehingga, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor tidak asing lagi didengar oleh masyarakat.
Seperti banjir bandang yang belum lama melanda 123 titik daerah di Bali yang menyita perhatian publik. Dikabarkan akibat bencana ini, sebanyak 18 orang telah dilaporkan meninggal dan 5 orang hilang, dengan total korban terbanyak di Denpasar. Dua lokasi pengungsian telah ditinjau, banjir dinyatakan surut, dan pencarian korban serta pembersihan masih dilakukan. (Metrotvnews.com, 12/09/2025)
Alih fungsi lahan di Bali telah disorot sebagai penyebab banjir, di mana kawasan resapan air dilaporkan banyak beralih menjadi permukiman dan kawasan pariwisata. Sementara itu, hutan di hulu gunung Batur berkurang dari 49.000 ha menjadi 12.000 ha. Dampak dari perubahan tata ruang disebut telah memperburuk daya tampung lingkungan sehingga banjir besar dapat terjadi ketika curah hujan ekstrem melanda. Pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal dalam pengawasan tata ruang dan pengendalian pembangunan. (Beritasatu.com, 12/09/2025)
Alam merupakan bentuk amanah yang harus dijaga, tetapi hari ini tergerus habis oleh ketamakan manusia. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh seolah abai untuk menjaganya. Misalnya saja, penggundulan hutan yang digunakan untuk membangun infrastruktur pariwisata menyebabkan sedikitnya ruang terbuka hijau yang mengancam makhluk hidup di dalamnya. Sekitar 459 hektare hutan di Bali sudah beralih fungsi menjadi nonhutan, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa tatanan pengelolaan yang baik menjadikan Bali daerah yang rentan terhadap perubahan iklim yang ekstrem.
Di sisi lain, Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia yang keindahannya terkenal di mata dunia. Sayangnya, di sana belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Dikutip dari data SPISN (Sistem Pengelolaan Informasi Sampah Nasional), sampah di Bali mencapai 1,25 ton per tahun. Ini disebabkan oleh lonjakan wisatawan di daerah tersebut. Tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bom waktu di kemudian hari.
Banjir harusnya sebagai peringatan bahwa alam kita sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menggenjot pariwisata. Seolah-olah negara hanya mementingkan dampak ekonomi, bukan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.
Dalam sistem kapitalisme hari ini tidak memprioritaskan dampak buruk yang dialami masyarakat dan lingkungan. Dengan dalih ekonomi, hutan diubah menjadi bangunan-bangunan kokoh yang merusak struktur dan kekuatan tanah. Akibatnya, hutan sudah tidak lagi berfungsi untuk pemeliharaan dan penyerapan air karena sudah beralih menjadi hutan produksi. Selain itu, sungai dari hulu ke hilir juga menjadi korban ketamakan para kapitalis. Inilah dampak pembangunan kapitalistik yang merugikan alam dan makhluk hidup sekitarnya.
Islam memandang alam sebagai amanah yang diberikan Allah untuk dijaga. Sehingga, air, hutan, dan sungai adalah harta umum, bukan milik pihak tertentu. Alam yang rusak disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri tanpa pertanggungjawaban.
Allah Swt. berfirman:
ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS ar-Rum: 41)
Islam memiliki solusi fundamental dalam penanganan bencana, baik secara pencegahan dan pemulihannya. Dalam segi pencegahan, negara Khilafah fokus membangun infrastruktur untuk mencegah bencana seperti bendungan, pemecah ombak, tanggul, reboisasi, pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, pengaturan memelihara kebersihan lingkungan, menjadikan beberapa daerah sebagai cagar alam, dan hutan lindung sebagai kawasan yang tidak boleh dikelola secara ilegal, serta mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah mati sebagai pengelolaan alam.
Dalam segi pemulihannya apabila terjadi bencana, maka negara Khilafah akan mengevakuasi korban secepatnya, membuka akses komunikasi dengan para korban, memblok material bencana, serta membangun pengungsian, dapur umum, dan posko-posko kesehatan.
Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai pendapatan utama negara, tetapi dengan pengelolaan yang sesuai syariat sehingga masih bisa melestarikan kekayaan alam. Pemasukan APBN negara Khilafah tentunya banyak dan beragam. Pengelolaan dananya dilakukan oleh baitulmal. Sumber pemasukannya berasal dari fai, ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta harta zakat.
Islam sebagai ideologi yang sempurna sudah menyiapkan berbagai solusi dari setiap problematika umat. Negara yang mempunyai kekuasaan penuh bertanggung jawab atas keberlangsungan kelestarian alam dan sejahteranya kehidupan masyarakat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Atika Ma’rifatuz Zuhro
Muslimah Peduli Generasi
Views: 44
