Tinta Media – Kabar tentang kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) menjadi
polemik di negeri ini. Menurut pernyataan Muhammad Ravi, Presiden Mahasiswa
UNRI (Universitas Riau) bahwa banyak Camaba (Calon Mahasiswa Baru) UNRI yang
lolos SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan
Prestasi) undur diri karena tidak mampu membayar UKT. Hal ini pun direspons oleh Prof. Abdul Haris,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset
dan Teknologi (Kemendikbudristek), “Pada prinsipnya orang tua mahasiswa
diberikan ruang untuk mengajukan keringanan.” Selain itu, beliau juga
mengatakan, “Kami secara intens telah berkomunikasi dengan Rektor UNRI untuk
memegang teguh asas keadilan dalam penetapan kelompok UKT serta penempatan
Mahasiswa dalam kelompok UKT.” (Kompas.com, 20-5-2024)
Berangkat dari respons, Prof. Abdul Haris, muncul
pertanyaan, apabila UKT bisa ditentukan di bawah nominal yang telah ditetapkan
saat ini, mengapa UKT dinaikkan sedemikian rupa? Belum lagi, beliau juga
menyatakan bahwa telah menjalin hubungan intens dengan pihak UNRI untuk memegang
teguh asas berkeadilan dalam penetapan dan penempatan Mahasiswa dalam kelompok UKT, apakah hal ini merupakan solusi
untuk mengatasi ketidakmampuan rakyat dalam pembiayaan pendidikan?
Miris, pernyataan demi pernyataan ngawur keluar dari lisan
seorang pelayan rakyat, jelas yang beliau sampaikan bukanlah solusi yang
solutif untuk mengatasi problem rakyat terkait UKT, justru hanya berupa
opsi-opsi yang bisa mengakibatkan timbulnya kesenjangan antar Mahasiswa terkait
perbedaan pembiayaan pembelajaran di kampus dan membuat rakyat tetap dalam
kesulitan meski ada pengajuan keringanan biaya pendidikan.
Setiap orang pasti mempunyai impian dan harapan dalam
hidupnya, tak terkecuali terkait jenjang pendidikan. Tetapi, impian dan harapan
tersebut akan lebih mudah diwujudkan apabila didukung adanya sarana dan
prasarana yang benar-benar diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Faktanya, tidaklah demikian. Bukan hal yang tabu, apabila terjadi kenaikan
harga pada semua bidang kehidupan, tak terkecuali mengenai UKT (Uang Kuliah
Tunggal).
Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan untuk
menunjang kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), apabila untuk mendapatkan
pendidikan yang layak rakyat dipersulit, wajar jika kualitas SDM rendah.
Seharusnya, negara menjamin hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di
mulai dari meningkatkan kualitas SDM mereka, melalui pendidikan. Bukan malah
memalak rakyat dengan berbagai program bahkan mewajibkannya. Faktanya memang
demikian, dalam sistem kapitalisme tidak menyuguhkan kemudahan. Karena, mereka menstandarkan
segala sesuatu pada asas kebermanfaatan dan materi. Mereka hanya ingin
keuntungan pribadi, tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya.
Sedangkan dalam sistem Islam, pendidikan adalah kebutuhan
maka negara tidak memungut biaya karena untuk menyejahterakan rakyat caranya
adalah meningkatkan kualitas SDM. Sehingga, sudah menjadi kewajiban bagi negara
menyelenggarakan atau memberi sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya
hal tersebut. Biaya pendidikan dalam sistem Islam di peroleh dari pos
pendapatan negara bukan pajak (jizyah, ghanimah, kharaj), kontribusi kaum
muslim yang mampu atau berlebih harta (wakaf atau sedekah).
Dengan demikian apakah patut rakyat masih berharap
kesejahteraan pada sistem kapitalisme? Berbagai fakta tidaklah membenarkan
bahwa sistem kapitalisme mampu mewujudkan laju kehidupan yang lebih baik dan
menjamin kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Lalu, mau sampai kapan dipimpin
oleh sistem kufur? Sudah saatnya umat paham dan menegakkan sistem Islam untuk
mewujudkan peradaban yang lebih baik dan menjamin.
Allahua’lam.
Oleh: Suyatminingsih, S.Sos.i., Sahabat Tinta Media
Views: 0
