Tinta Media – Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA. menyatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh sejak awal tidak layak secara ekonomi, dan kini terbukti menjadi beban bagi keuangan negara.
Hal itu ia sampaikan dalam program Kabar Petang: Proyek Whoosh, Bom Waktu Utang ke China? Di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (14/10/2025).
“Sejak awal, proyek ini, proyek yang tidak layak, kontroversial, banyak ditolak dari berbagai kalangan. Tapi karena ini proyek ambisius yang mungkin di dalamnya ada cuan bagi para eksekutif pelaksana atau pihak-pihak terkait, akhirnya dijalankan,” ujarnya.
Menurutnya, proyek yang semula diklaim sebagai kerja sama business to business tanpa melibatkan APBN, faktanya justru ditanggung negara.
“Kenyataannya, ketika hampir mangkrak, ternyata ditanggung oleh APBN. Jelas kalau APBN terus-menerus nanggung ini, sangat membahayakan keuangan negara,” tegas Arim.
Ia menilai proyek ini menjadi sumber ketidakadilan baru karena pembiayaannya berasal dari pajak rakyat.
“APBN Indonesia itu sebagian besar dari pajak, hampir 85%, dan pajak terbesar dibayar oleh rakyat. Tapi alokasinya justru untuk menutupi proyek ambisius, proyek oligarki. Akhirnya yang dikorbankan rakyat. Dana untuk kepentingan publik seperti subsidi biasanya dikurangi,” paparnya.
Arim menyayangkan, keuntungannya justru dinikmati pihak asing. “Yang diuntungkan, ya Cina sebagai pemilik atau konsorsium dari proyek ini,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa manfaat proyek ini bagi rakyat sangat minim. “Rakyat yang memanfaatkan kereta ini sangat sedikit, terbukti rugi terus. Akhirnya APBN harus menanggung. Kalau pun nanti dibiayai Danantara, itu juga uang rakyat, jadi sama saja,” ungkapnya.
Menurutnya, proyek Whoosh telah membuat BUMN, khususnya PT KAI, “berdarah-darah”. “PT Kereta Api sejak dua tahun beroperasi sudah menomboki kerugian total Rp2,24 triliun. Tahun 2025 kerugiannya mencapai Rp950 miliar. Kalau dibiarkan, tahun 2026 PT KAI akan menanggung beban utang hingga Rp6 triliun,” bebernya.
Arim juga menilai, proyek ini sejak awal hanya memenuhi kepentingan bisnis oligarki. “Awalnya ini dikatakan proyek strategis nasional, tapi dari aspek ekonomi, lingkungan, dan manfaat bagi rakyat jelas gagal. Bahkan penumpangnya penuh hanya di awal karena penasaran, setelah itu sepi,” jelasnya.
Harus Dihentikan!
Arim menekankan, pemerintah Indonesia seharusnya menghentikan proyek tersebut. “Karena sudah sangat tidak layak, proyek ini harus dihentikan. Kalau rugi, ya rugi bersama. Jangan APBN terus yang menanggung,” tegasnya.
Selain itu, Arim menuntut agar proyek ambisius yang diduga sarat dengan korupsi dan manipulasi ini di usut. Ia berharap adanya penegakan hukum terhadap pihak yang memaksakan proyek ini berjalan.
“Pemerintah yang menyetujui harus diadili agar menjadi pelajaran bagi penguasa berikutnya, supaya tidak membuat proyek yang menyengsarakan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tandasnya.[] Muhar
Views: 44
