Tinta Media – Sudah jatuh tertimpa tangga, penderitaan rakyat korban bencana makin bertambah. Dana penanggulangan bencana dikorupsi oleh lima orang tenaga ahli BNPB. Di manakah hati nurani mereka, hingga tega berkhianat di antara hidup dan matinya rakyat jelata?
Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menetapkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026. Kelima tersangka adalah para tenaga ahli kepala BNPB, salah satunya adik dari kepala BNPB sendiri. Praktik penyelewengan tersebut menyasar kepada Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN dan APBD menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Pada tahun 2026, dana tersebut mencapai Rp4,62 triliun (Metrotvnews.com, 15/10/2026).
Kasus korupsi Dana Siap Pakai (DSP) untuk korban bencana kembali muncul, sehingga menambah panjang rantai masalah di sektor ini. Penanganan bencana di negara ini selalu tersangkut kasus korupsi, mulai dari tsunami Aceh dan Nias, likuifaksi di Palu, hingga gempa di Lombok. Nama-nama pejabat dan selevel menteri banyak yang terseret pada kasus serupa. Pola ini terus berulang menurut Laode M. Syarif, seorang mantan Komisioner KPK yang saat ini mengajar di Universitas Hasanudin, Makassar (BBC.com, 16/10/2026).
Miris, kasus korupsi yang melibatkan para tenaga ahli BNPB ini diperkirakan terus terjadi sejak tahun 2022. Mulai dari bencana banjir, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa rakyat, tidak luput dari korupsi. Pengawasan dana bencana tidak dilaksanakan dengan akuntabel . Akibatnya, bencana justru dijadikan sebagai lumbung keuntungan oleh para pejabat yang tidak amanah.
Dampak dari penyelewengan ini jelas langsung dirasakan oleh para korban bencana. Proses penanganan korban menjadi sangat lamban. Hal ini justru memperburuk keadaan di lapangan dan korban tidak segera mendapat bantuan. Kebutuhan pangan, sandang, dan papan tidak tersalurkan dengan baik dan merata, sehingga korban jiwa terus bertambah. Penyelewengan ini bukan hanya kejahatan biasa, akan tetapi kejahatan besar atas nilai kemanusiaan. Sebab, hal ini terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan nyawa di ujung tanduk. Mirisnya lagi, dana tersebut justru dijarah oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan mereka.
Hal keji semacam ini dapat terjadi karena dalam diri pejabat-pejabat tersebut tidak dibentengi oleh keimanan yang kuat. Mereka tidak lagi merasa takut untuk melakukan maksiat, seperti korupsi yang tidak hanya berujung pada tidak terpenuhinya hak masyarakat, tetapi juga terenggutnya banyak nyawa. Sekularisme menjadikan individu-individu tidak punya hati nurani. Mereka tumbuh menjadi manusia yang tega melakukan apa pun demi keuntungan pribadinya. Akibatnya, saat ini banyak bermunculan pejabat krisis integritas yang bekerja demi memuaskan perut sendiri.
Di samping itu, kapitalisme membuka peluang bagi tindakan korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemimpin negara kepada pejabatnya, sehingga menjadikan korupsi makin liar. Korupsi tidak dianggap sebagai anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan. Lebih parahnya lagi, para pelaku kriminal ini tidak diberikan sanksi yang tegas dan menjerakan, bahkan lucunya hukuman yang diberikan justru dapat diubah sesuai keinginan.
Dalam pandangan Islam, ketakwaan dan keimanan bagi para pejabat negara menjadi syarat yang sangat penting. Di samping itu, sistem Islam juga mampu menjaga mereka agar tetap pada koridor syariat. Penanaman keimanan yang kuat, bimbingan, pengawasan, pemilihan pejabat yang profesional dan amanah, harus ditegakkan sejak awal pada sekolah dasar sampai ke jenjang lebih tinggi.
Sistem Islam tak hanya berupa dokumen semata dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, namun juga tecermin dalam kehidupan nyata seperti pada masa Rasulullah saw. sampai kekhilafahan. Nabi Muhammad saw. telah mengantisipasi umatnya agar selalu berpegang teguh pada syariat dan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat menimbulkan korupsi.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, ia berkata: ‘Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman. Ketika aku baru saja berangkat, beliau mengirim seseorang untuk menyusulku, sehingga aku pun kembali. Beliau lalu bersabda: “Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk memanggilmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu pun tanpa izin (pengetahuanku), karena sesungguhnya hal itu adalah ghulul (korupsi/penggelapan). Dan barang siapa yang berlaku ghulul, maka ia akan membawa barang yang dikorupsikannya itu pada hari kiamat. Untuk alasan inilah aku memanggilmu, sekarang berangkatlah untuk tugasmu.'” (HR. At-Tirmidzi)
Tidak hanya itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Ia selalu mengawasi harta para pejabat. Beliau juga pernah memberhentikan pejabat dari jabatannya. Selain itu, Umar juga melakukan penyitaan harta dari pejabat-pejabat tersebut. Kebijakan ini ditetapkan karena adanya pertambahan harta yang didapati bukan dari gaji yang diberikan oleh negara atau dari bisnis atau usaha lain miliknya.
Allah Swt. juga menegaskan dalam firmannya, “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ketahuilah, melalui ayat ini Allah Swt. melarang setiap muslim memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar serta menyogok dengan niat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sederet kemudaratan akan ditimbulkan dari kasus korupsi ini. Oleh karena itu, Islam sangat melarang keras perbuatan korupsi tersebut. Islam menjadi solusi pasti. Selain berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, adakah solusi lain yang dapat mencegah perbuatan hina itu? Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Umi Kulsum
(Sahabat Tinta Media)
Views: 3
