Tinta Media – Sungguh tega pemerintah menaikkan pajak PBB sampai 250%. Itu terjadi di Kabupaten Pati yang menuai gelombang demo atas kebijakan zalim tersebut. Namun, dengan arogannya Bupati menantang warganya jika mau mengerahkan 50 ribu massa tidak akan gentar dan tidak akan mencabut keputusannya itu. Sungguh ironi! Pemimpin yang tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya di negeri yang katanya sudah 80 tahun merdeka. Rakyat geram dengan pemimpin arogan yang kebijakannya menyengsarakan mereka.
Lebih parah lagi, di Kabupaten Cirebon diam-diam pajak PBB sudah dinaikkan 1000%. Rakyat seperti membayar biaya sewa rumah meskipun tinggal di rumahnya sendiri. Belum lagi, mereka harus membayar berbagai macam pajak yang memberatkan. Saat rakyat menganggur dan tidak ada penghasilan, negara tidak peduli. Namun, rakyat dipajaki saat sudah mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Begitu pula saat usaha sudah mulai menggeliat dan mendapatkan keuntungan, pegawai pajak gercep mendatangi. Namun, saat usaha merugi negara tidak peduli. Belum lagi harga barang-barang melambung tinggi karena terkena pajak. Pemerintah harusnya berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan rakyatnya dari pajak sehingga rakyat bisa hidup sejahtera.
Di sisi lain, para pejabat dan wakil rakyat gajinya ikut naik sampai Rp100 juta. Mereka menikmati gaji besar dan fasilitas mewah di tengah penderitaan rakyat. Mereka berjoget gembira mengikuti alunan musik untuk memperingati Hari kemerdekaan RI. Sementara itu, gaji guru honorer yang berkontribusi untuk mencerdaskan generasi jauh dari kata layak.
Ternyata, kebijakan menaikkan pajak juga diikuti oleh beberapa daerah dengan alasan untuk mendokrak pendapatan daerah yang dianggap kurang. Apakah untuk meningkatkan pendapatan daerah harus dengan menaikkan pajak? Negeri yang dianugerahi dengan sumber daya alam melimpah harusnya mampu untuk menyejahterakan rakyatnya. Pengelolaan sumber daya alam yang benar harusnya menjadi sumber pendapatan negara yang sangat besar, bukan tergantung pada pajak dan utang.
APBN defisit yang jelas bukan untuk rakyat, tetapi untuk mereka yang duduk di kursi kekuasaan dan oligarki. Gaji tinggi sampai ratusan juta dan masih bisa rangkap jabatan komisaris BUMN. Sementara itu, mereka juga mendapatkan fasilitas mewah dan bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih perjalanan dinas. Namun, seperti itu pun mereka masih merasa kurang. Ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat dan wakil rakyat. Korupsi tidak mungkin dilakukan oleh rakyat kecil. Namun, dengan tega rekening mereka diblokir karena tidak digunakan untuk transaksi.
Bumi, tanah, air, dan apa yang terkandung di dalamnya diciptakan oleh Sang Pencipta untuk umat manusia, bukan untuk negara yang diwakili oleh pejabat dan yang mengatasnamakan rakyat. Oleh karena itu, kita wajib menerapkan syariat-Nya dalam semua sektor kehidupan.
Islam adalah solusi nyata untuk perubahan hakiki, bukan demokrasi. Kehidupan islami akan menjaga akidah umat dan para penguasa untuk tunduk pada syariat Sang Pencipta. Politik bukan hanya sekadar cara untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk mengurusi urusan rakyat.
Kesejahteraan akan bisa dirasakan oleh semua orang di negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Hukum tegas dan keras kepada pelaku maksiat dan pencuri uang rakyat. Keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan semua orang dalam naungan negara yang menerapkan Islam secara kaffah, yaitu Daulah Khilafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 34
