Tinta Media – Masalah
pendidikan masih menjadi perbincangan. Salah satunya terkait infrastruktur yang
memprihatinkan. Sebuah video di media sosial memperlihatkan pemandangan yang
tidak biasa. Sejumlah siswa berseragam SMP tengah belajar dalam kegiatan KBM
(Kegiatan Belajar Mengajar). Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan di dalam
sebuah kelas atau gedung sekolah melainkan di ruang terbuka beralaskan terpal
biru (detiknews.com, 27-9-2024). Tidak ada bangunan, tidak ada kursi dan tidak
ada meja.
Pemandangan
ini telah berlangsung sejak tahun 2022. Puluhan siswa SMPN 60 terpaksa harus
belajar outdoor bukan tanpa alasan. Ruangan kelas yang ada ternyata
tidak memenuhi kuota jumlah siswa. Para guru terpaksa menggilir rombongan
belajar di luar ruangan karena bergantian dengan SD Negeri Ciburuy
(metrotvnews.com, 28-8-2024). Sebagaimana diketahui, SMPN 60 menumpang belajar
di SDN Ciburuy karena tidak memiliki gedung sekolah sendiri.
Dampak
Lepas Tangan Negara
Miris,
sebuah sekolah tidak memiliki gedung untuk menyelenggarakan aktivitas
pendidikan. Parahnya lagi, hal ini telah terjadi sejak sekolah tersebut
berdiri, yakni tahun 2018. Terpaksa, setiap aktivitasnya menumpang di sebuah
gedung SD. seluruh siswa tidak tertampung dalam gedung SD tersebut.
Fakta
yang juga memprihatinkan, SMP tersebut adalah SMP berstatus negeri, yang
mestinya mendapatkan legalitas dan kucuran dana dari pemerintah. Namun,
faktanya jauh panggang dari api. Siswa dan guru kesusahan dalam
menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar harian. Apalagi jika kondisi
cuaca tidak memungkinkan, seluruh aktivitas pasti akan terganggu dan tergantung
cuaca yang ada.
Sungguh,
pendidikan merupakan salah satu bidang yang utama dalam mengarahkan masa depan
bangsa. Tidak hanya itu, pendidikan juga menjadi kebutuhan pokok setiap
individu rakyat. Namun sayang, negara hanya setengah hati mengurusi.
Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sangat tertinggal dibandingkan
dengan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian negara. Seperti jalan
tol atau gedung-gedung kenegaraan yang jauh lebih fantastis pembangunannya.
Semua
fakta ini membuktikan bahwa negara tidak mampu menempatkan layanan prioritas
yang utama bagi individu rakyat. Negara hanya mengutamakan pembangunan
gedung-gedung mewah, transportasi dan segala bentuk fasilitasnya serta beragam
hal yang berkaitan dengan pencitraan negara di hadapan negara lain. Sementara
infrastruktur pendidikan dibangun seadanya atau bahkan tidak dibangun sama
sekali.
Memang
betul, negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan. Sayangnya, dana yang
ada sangat minim dan tidak mampu menopang kebutuhan sarana prasarana
pendidikan. Saat ini terdapat beragam
masalah yang menjadikan dana pendidikan tidak mampu terserap sempurna karena
tidak amanahnya pengelolaan anggaran. Bahkan, kebanyakan dana pendidikan
menjadi sasaran korupsi.
Inilah
gambaran penataan negara dalam genggaman sistem kapitalisme sekuler. Sistem
yang hanya menetapkan keuntungan materi dan manfaatnya sebagai satu-satunya
orientasi. Negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator yang
memudahkan langkah dan aktivitas para pemilik modal dan oligarki. Sementara
kebutuhan rakyat dilalaikan begitu saja.
Sistem
kapitalisme sekular meniscayakan negara lepas tangan pada setiap urusan rakyat.
Sistem ini pun menjadikan rakyat selalu dalam posisi merugi dan terzalimi.
Islam
Solusi Pasti
Islam
menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor strategis demi
membangun peradaban yang maju dan mulia.
Pendidikan
juga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan rakyat dan menjadi keharusan
negara dalam memfasilitasinya. Anggaran
pendidikan menjadi yang mutlak keberadaannya dan wajib disediakan negara.
Sistem
Islam memosisikan negara sebagai ra’in (pengurus) sehingga negara akan
mengoptimalkan segala bentuk usaha dan menetapkan regulasi yang memudahkan
pelayanan terhadap rakyat.
Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW.,
“Imam
adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya”
(HR. Al Bukhori).
Konsep
tersebut hanya mampu diterapkan dalam satu institusi yang dicontohkan
Rasulullah SAW. yakni khilafah. Dalam khilafah, anggaran pendidikan diambil
dari pos baitul maal yang ditetapkan berdasarkan kebijakan khilafah. Khilafah
menerapkan sistem ekonomi Islam yang amanah. Dengan strategi tersebut, keuangan
negara terjamin dan melimpah karena sumber-sumber pendapatan yang menjanjikan.
Seperti fa’i, ghanimah, kharaj, dan sumber lainnya.
Tidak
hanya itu, watak pemimpin dalam Islam adalah pemimpin amanah dan bijaksana yang
memiliki bekal iman dan takwa yang mumpuni. Segala bentuk pengabdian
diperuntukkan untuk melayani rakyat dengan satu tujuan utama, yakni rida Allah
SWT. Dengan demikian, para pemimpin pun
akan terhindar dari sikap curang dan perbuatan korupsi.
Demikianlah
sistem Islam menetapkan tata kelola infrastruktur pendidikan secara optimal.
Kehidupan penuh berkah dalam tatanan yang amanah.
Wallahu’alam
bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
Views: 12
