Tinta Media – Indonesia adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya tidak mengalami kendala pasokan batu bara yang kemudian dijadikan alasan pemadaman bergilir yang meresahkan masyarakat. Bahlil Lahadalia, Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengakui adanya kendala pasokan batu bara ke PLN. Ia mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas kalori batu bara serta meningkatnya biaya produksi bagi para pengusaha tambang.
Negara harusnya melayani, bukan berbisnis dengan rakyat. Tambang batu bara, nikel, emas dan lainnya harusnya dikelola sendiri, bukan diserahkan pada perusahaan asing yang berhitung untung rugi. Seharusnya presiden yang dibantu para menteri dan wakil menterinya mampu mewujudkan hal itu serta menjadikan kekayaan alam sebagai jaminan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Seolah-olah negeri ini milik mereka yang berkuasa, sementara rakyat hanya numpang tinggal di negeri yang memiliki keindahan dan kekayaan bagaikan penggalan tanah surga.
Rakyat yang tinggal di rumah dan tanah warisan orang tua tetap harus membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Saat rakyat merintis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, negara tidak hadir membantu. Namun, ketika usaha itu mulai berkembang dan menghasilkan, negara datang untuk menarik pajak penghasilan. Sementara itu, kebutuhan dasar rakyat tidak dijamin negara. Pendidikan yang katanya gratis hanya di atas kertas konstitusi. Rakyat juga harus membayar jaminan kesehatan mereka sendiri.
Uang negara hanya dinikmati oleh mereka yang merasa paling berkuasa dan para penjilat di lingkaran kekuasaan. Negara tidak mau rugi ketika itu digunakan untuk rakyat. Harga BBM naik mengikuti harga minyak dunia. Sementara itu, listrik juga kemungkinan akan naik jika tidak ingin terjadi pemadaman bergilir. Para penguasa, pejabat, dan penjilat hidup dalam kemewahan, sementara rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak puas dengan gaji dan tunjangan besar, sehingga masih saja korupsi untuk memperkaya diri sendiri.
Saat negera merugi dan terpaksa harus menambah utang luar negeri, rakyat harus ikut menanggungnya dan menjadi beban generasi. Padahal, rakyat tidak ikut menikmati sumber daya alam yang harusnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk mereka. Rakyat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, rakyat harus membayar pajak yang peruntukkannya tidak jelas.
Lalu, untuk apa sebuah negara jika rakyat harus menanggung biaya hidup pemimpin dan para pejabat yang enggan untuk mengurusi rakyat? Penguasa membuat aturan yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Mereka tidak mengesahkan UU perampasan aset atau hukuman berat yang bisa membuat jera para koruptor yang merugikan negara, karena hampir semua dari mereka sudah pernah menikmati uang hasil korupsi.
Ini kondisi negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi enggan menerapkan syariat Islam secara kafah. Kekuasaan dijadikan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan meskipun harus menjilat dengan mengabaikan kebenaran hakiki. Saatnya kita kembali kepada satu sistem yang akan menerapkan Islam secara kafah dan mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi agar Allah membuka pintu berkah dari langit dan bumi karena penduduknya beriman dan bertakwa.[]
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media Sidoarjo
Views: 10
