Tinta Media – Keberadaan Sungai Citarum yang sejatinya memberi berkah bagi
kehidupan makhluk hidup faktanya kini Citarum berubah image menjadi pembawa
musibah. Bagaimana tidak, banjir kerap datang karena meluapnya sungai Citarum.
Citarum tak mampu lagi membawa berkah. Lantas, apakah benar
bencana banjir yang datang adalah akibat tingginya curah hujan, ataukah ada
biang kerok di balik bencana banjir ini?
Bencana banjir yang diakibatkan karena curah hujan sehingga
meluapkan air Sungai Citarum kerap dirasakan oleh warga KP. Bojong Citepus
RW.09, Desa Cangkuang Wetan, Kab. Bandung.
Bapak Kades Asep Kusmiadi S.Pd.I.,M.Pdi. mengatakan bahwa
upaya darurat untuk mencegah air Sungai Citarum yang meluap akibat intensitas
hujan tinggi adalah dengan membuat tanggul dadakan. Kegiatan yang dilakukan
secara gotong royong ini diharapkan mampu mencegah dan meminimalisir dampak
bencana. Pembuatan tanggul dadakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab
atas keselamatan dan kesejahteraan warga.
Sungai Citarum yang dulu indah dan terjaga kebersihannya
telah menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Namun, kini Sungai Citarum tak
ubahnya seperti tempat pembuangan sampah raksasa, baik sampah yang berasal dari
limbah rumah tangga, industri, ataupun rumah sakit.
Faktanya, Sungai Citarum terlihat kotor. Bukan hanya
tercemar limbah cairan saja, tetapi juga tumpukan sampah ikut menghiasi wajah
Sungai Citarum saat ini. Akhirnya, tumpukan sampah yang menghalangi aliran air
sungai ikut andil menjadi penyebab terjadinya luapan air sungai dan banjir pun
terjadi.
Selain itu, penyebab meluapnya air Sungai Citarum
dikarenakan minimnya lahan serapan air hujan. Bisa akibat dari pembangunan yang
serampangan, penggundulan hutan, dan minimnya drainase. Akhirnya, derasnya
hujan yang sejatinya membawa berkah untuk penghuni bumi selalu dijadikan
kambing hitam atas terjadinya bencana banjir.
Negara harusnya cepat tanggap ketika bencana banjir berulang
menimpa warga. Bukankah keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah tangung
jawab negara? Upaya keras harus dilakukan untuk mencari solusi, yaitu
mengantisipasi dan mencegah bencana banjir.
Namun, sayangnya, ‘jauh panggang daripada api’, pemerintah
tidak serius menangani persoalan banjir di DAS Citarum. Pembuatan tanggul
dadakan pun dipilih menjadi solusi untuk mencegah luapan Sungai Citarum.
Mungkin benar, untuk sementara, di daerah tersebut banjir bisa diatasi. Namun,
banjir akan beralih ke daerah lain. Lantas, mampukah tanggul dadakan menjadi
solusi banjir?
Salah satunya adalah tanggul dadakan yang dibuat di kp.
Bojong Citepus Desa Cangkuang Wetan Kab. Bandung. Padahal, tanggul ini sudah
beberapa kali mengalami kerusakan, tetapi kenapa bukan tanggul permanen yang
dibangun.
Kecemasan akibat tanggul jebol kerap menggelayut di benak
warga. Pasalnya, ketika sungai Citarum meluap, airnya keluar dari celah-celah
tanggul yang bisa saja sewaktu-waktu jebol dan bencana banjir bandang pun bisa
terjadi.
Inilah kerusakan yang diakibatkan oleh penerapan aturan yang
salah. Ketidakbecusan sistem sekuler kapitalisme terpampang dari tidak
terpecahkannya setiap problematika kehidupan. Salah satunya memecahkan
persoalan banjir yang kerap terjadi.
Penguasa malah sibuk dengan megaproyek pembangunan yang
sering kali membawa dampak buruk bagi keseimbangan alam. Pembangunan yang
jor-joran tidak diiringi dengan tanggung jawab dari penguasa sebagai pemelihara
alam. Penguasa dalam sistem sekuler kapitalisme menjadikan kekuasaannya sebagai
ladang bisnis. Siapa pun yang punya modal besar boleh mengelola SDA negeri ini.
Selain itu, setiap proyek pembangunan hanya berorientasi
pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menumbuhkan semangat kebebasan
(liberalisasi) atas penguasaan lahan di tangan oligarki. Lagi dan lagi, rakyat
kecil yang jadi korban kerakusan mereka.
Sistem ini memandang bahwa pembangunan ekonomi lebih
menguntungkan daripada pembangunan tanggul permanen Sungai Citarum. Semua
diukur dari untung dan rugi. Alhasil, tanggul dadakan pun dibuat sebagai solusi
bencana banjir. Itu pun biasanya dilakukan ketika ada desakan dari masyarakat
dan terlanjur viral, barulah dilakukan, walaupun pengerjaannya sat-set dan
asal-asalan.
Lain halnya dalam Islam, keselamatan dan kesejahteraan
rakyat adalah prioritas utama negara. Seorang pemimpin negara/ khalifah adalah
raa’in (pelindung/pemelihara). Maka dari itu, seluruh daya dan upaya akan
dimaksimalkan untuk melindungi rakyat dari bencana.
Rasulullah bersabda,
“Imam/khalifah itu laksana penggembala dan hanya ia
yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya” (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, pencegahan bencana banjir akan dilakukan secara
maksimal, bukan serba dadakan seperti ‘tahu bulat yang digoreng dadakan’.
Selain memberikan edukasi teknis, negara juga memberikan edukasi ideologis,
yakni memahamkan rakyat bahwa bencana yang terjadi adalah ketetapan Allah.
Sekuat apa pun ikhtiar yang dilakukan manusia, Allah-lah yang berkehendak.
Kemudian, semua kebijakan pun akan kembali pada syariat
sebagai pedoman kehidupan. Sekalipun dalam membangun tanggul yang permanen dan
menyeluruh butuh biaya yang besar, khilafah akan membiayai semua pembangunan
itu sebagai ikhtiar dalam mencegah dan mengantisipasi bencana banjir. Tentu
tidak perlu mengemis kepada para investor yang ujung-ujungnya pasti minta jatah
lahan sebagai bayarannya seperti dalam sistem kapitalisme.
Pembiayaan akan didanai oleh kas baitul mal yang bersumber
dari harta fai, kharaj, dan harta kepemilikan umum. Jikalau dana di kas Baitul
mal habis, maka setiap muslim akan dimintai kerelaannya untuk ikut membiayai.
Namun, ini sifatnya sementara.
Ketegasan hukum pun akan ditegakkan untuk para pelaku yang
tidak taat syariat yang akan ditentukan oleh hakim sesuai kadar kesalahannya.
Oleh karena itu, khilafah tidak memandang semua pembangunan
dari aspek untung rugi, tetapi memandang bahwa pembangunan infrastruktur
seperti tanggul permanen ini mampu memberi kemaslahatan bagi rakyat. Islam
adalah rahmatan lil’alamin, maka jelas hanya kebijakan Islam yang mampu menjadi
solusi hakiki.
Wallahualam.
Oleh: Neng Mae, Sahabat Tinta Media
Views: 12
